REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah fokus mendorong prospek pertumbuhan ekonomi dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2018. Wakil Presiden Republik Indonesia Jusuf Kalla menilai, pemanfaatan APBN harus terus bersambung untuk menyelesaikan rencana pembangunan selama lima tahun.
"APBN itu harus bersambung selama lima tahun, setidaknya untuk menyelesaikan rencana lima tahunan, jadi tentu masih berkutat pada peningkatan manusia, pendidikan, kesehatan, infrastruktur, serta mendorong masyarakat untuk berusaha. Itu konteksnya APBN itu," ujar Jusuf Kalla ketika ditemui di kantornya, Jakarta, Selasa (15/8).
Dalam RAPBN 2018, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi di kisaran 5,2 persen sampai 5,6 persen dengan inflasi sekitar 2,5 persen sampai 4,5 persen. Sementara, tingkat kemiskinan ada di level 9,5 persen sampai 10 persen, dan rasio gini di level 0,38.
Pemerintah optimistis, program Automatic Exchange Information (AEoI) dapat mendorong penerimaan pajak pada 2018, terutama setelah keberhasilan program pengampunan pajak atau tax amnesty. Menurut Jusuf Kalla, selama enam bulan terakhir perekonomian memang sedang lesu, namun pajak tetap naik walaupun belum melampaui target.
"Harapan kita tentu pertumbuhan yang lebih tinggi dan adil," kata Jusuf Kalla.
Ikuti Whatsapp Channel Republika