REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengamat Energi, Fabby Tumiwa menilai persoalan divestasi saham Freeport pemerintah harus menghitung opsi yang ada untuk menyerap saham Freeport dengan cermat. Jika opsi serapan investasi tak dihitung secara baik maka akan menambah beban baru bagi negara.

Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan memastikan, PT Freeport Indonesia telah bersedia dan sepakat untuk melakukan divestasi saham sebesar 51 persen kepada pemerintah. Usai menyepakati divestasi saham, saat ini pemerintah tengah melakukan negosiasi di bidang perpajakan serta restribusi daerah dengan PT Freeport.

Penyerapan saham Freeport bisa dilakukan melalui sejumlah alternatif. Pertama, BUMN tambang menyerap divestasi saham. Kedua, menggaet perusahaan tambang swasta nasional untuk ikut serta menyerap divestasi.

Untuk poin pertama, Fabby menilai pemerintah perlu melakukan banyak perbaikan di tubuh BUMN. Selain tak banyak BUMN tambang nasional yang sehat, menurutnya, pemerintah harus menghitung juga seberapa besar peluang bisnis tambang kedepan dan tingkat resiko.

"Jadi jangan sampai juga, ketika kita serap bisnis  tak lagi menarik. Ini kan butuh dana yang besar. Jadi jangan sampai kedepan malah jadi beban negara," ujar Fabby saat dihubungi Republika.co.id, Senin (21/8).

Fabby menilai jika memang risiko negara terlalu  besar untuk bisa menyuntik modal BUMN ini maka opsi kedua bisa dijadikan solusi. Menggaet pihak swasta nasional setidaknya bisa mengurangi beban negara untuk menyerap saham tersebut.

Namun, Fabby memberi catatan bahwa keterlibatan pihak swasta nasional juga perlu seleksi dan perhitungan. Ia menilai perlu ada peningkatan kapasitas yang juga dilakukan oleh pihak swasta misalnya dalam hal teknologi.

"Itu  kan tambang dalam, maka perlu teknologi  yang memang juga bagus. Nah, keterlibatan swasta ini juga perlu punya kapasitas yang baik," ujar Fabby.

Ikuti Whatsapp Channel Republika