REPUBLIKA.CO.ID, DEPOK -- Ribuan warga Depok turun ke jalan melakukan aksi demo tolak penerapan sistem satu arah (SSA). Aksi demo turun ke jalan dilanjutkan dengan mendatangi kantor Wali Kota, Depok, Kamis (7/9).
Warga mendesak Wali Kota Depok M Idris untuk membatalkan penerapan SSA di Jalan Dewi Sartika, Jalan Nusantara, dan Jalan Arif Rahman Hakim (ARH) karena dinilai tidak efektif dan semakin menambah kemacetan di Kota Depok.
"Kami jelas menolak dan minta kegiatan SSA hendaknya dibatalkan saja. Jalur dikembalikan seperti semula, karena tidak jelas, hanya memindahkan kemacetan dan menganggu aktivitas warga," teriak Sigit Wahyudi, perwakilan warga dari Forum RW Depok Jaya saat berorasi di depan pintu gerbang kantor Wali Kota Depok.
Perwakilan aksi demo warga yang terimbas jalur SSA tersebut, akhirnya diterima Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Depok, Gandara Budiana yang didampingi Kasatpol PP Depok, Dudi Miraz, beserta aparat kepolisian dan TNI. "Uji Coba SSA masih akan dilanjutkan dan sambil berjalan akan terus dikaji serta dievakuasi. Hasil evaluasi selama sebulan lalu, diterapkan atau tidak, keputusannya ada di Wali Kota Depok," tutur Gandara.
Perwakilan warga kecewa karena tidak ada jawaban pasti, terutama tuntutan untuk dibatalkannya SSA. Perwakilan warga yang tak puas dengan jawaban Dinas Perhubungan (Dishub) Depok akhirnya langsung keluar ruangan tanpa mau mendengar penjelasan selanjutnya. "Kami kecewa, tuntutan kami ingin mendesak Wali Kota Depok untuk membatalkan penerapan SSA. Tapi tidak ditemui wali kota Depok, jadi kami keluar ruangan," kata Sigit yang juga Ketua RW 04, Depok Jaya.
Menurut Sigit, bila SSA tak dibatalkan, warga akan melakukan aksi memblokir Jalan Dewi Sartika dan Jalan Nusantara. "Kami menolak SSA, karena yang utama telah banyak merugikan aktivitas, perekonomian terganggu, rawan kecelakaan, dan ternyata macet masih terjadi, bahkan kemacetan semakin meluas," jelasnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika