REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Ketua Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane (BBWSCC) Teuku Iskandar mengatakan pengerjaan normalisasi sungai Ciliwung sudah rampung 61 persen. Dari total 19 kilometer sungai yang akan dinormalisasi, sekitar 11 kilometer sudah selesai.
Iskandar mengatakan saat ini BBWSCC masih fokus pada normalisasi di Bukit Duri, Jakarta Selatan. Normalisasi Sungai Ciliwung akan memperlebar sungai menjadi 35-50 meter.
Dia mengharapkan untuk normalisasi di daerah Bukit Duri akan rampung dan fungsional pada Oktober nanti. Setelah Bukit Duri, dia mengatakan, belum ada rencana normalisasi lagi karena permasalahan lahan.
Menurut dia, pembebasan lahan memang menjadi kendala dalam normalisasi Sungai Ciliwung. Sampai saat ini, belum ada pengerjaan untuk jalur inspeksi dan turap di TB Simatupang sampai Manggarai.
Untuk masalah pembebasan lahan, BBWSCC terus berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta. Sebab, soal pembebasan lahan merupakan otoritas dari Pemprov DKI.
"Jadi masyarakat yang tidak mempunyai dokumen tanah itu dipindahkan ke rusunawa," kata Iskandar kepada Republika pada Kamis (7/9). Ia juga menuturkan bahwa rusunawa sampai saat ini dalam kondisi belum tercukupi.
Normalisasi Sungai Ciliwung berdampak pada penggusuran warga di bantaran sungai. Terakhir, pada 11 Juli 2017, telah dibebaskan lahan di daerah Bukit Duri. Iskandar mengatakan sebanyak 335 keluarga sudah dipindahkan ke Rusunawa Rawa Bebek dan Bekasi Km 2.
Menurut Iskandar, setelah itu, belum ada rencana penggusuran lainnya. Iskandar juga mengatakan tidak ada tambahan anggaran untuk proyek normalisasi sungai Ciliwung. "Anggaran belum ada penambahan. Yang 1,8 triliun saja belum habis, sebagian dikembalikan ke negara," kata dia.
Program normalisasi adalah program yang dilaksanakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Direktorat Jenderal Sumber Daya Air yang dilakukan oleh BBWSCC. BBWSCC memiliki tugas melakukan normalisasi 19 kilometer Kali Ciliwung dengan penataan kira-kanan 36,2 km.
Ikuti Whatsapp Channel Republika