REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi I DPR dari Fraksi PDIP Andreas Hugo Pareira meminta agar pernyataan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo terkait pengadaan pembelian 5 ribu senjata api secara ilegal tidak dipersoalkan kembali.

Hal tersebut disampaikan setelah adanya konfirmasi dari Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto bahwa memang ada pengadaan senjata namun bukan lima ribu seperti yang disebutkan Gatot, tetapi 500 pucuk untuk sekolah Badan Intelijen Negara (BIN). Namun demikian, ia mengingatkan semua pihak, terutama pejabat negara berhati-hati dalam menyampaikan informasi.

"Tidak harus menjadi polemik lagi. Tapi dari peristiwa ini harusnya menjadi pelajaran bahwa kalau jadi pemimpin kita harus hati-hati bicara dalam arti bahwa informasi seperti ini kan jadi simpang siur. Apalagi kalau yang berbicara itu Panglima," ujar Andreas di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Senin (25/9).

Menurutnya, Panglima TNI bukan dalam kapasitasnya untuk menyampaikan informasi perihal rencana pembelian 5 ribu senjata yang disebut dilakukan ilegal kepada pihak lain dalam hal ini publik.

"Bukan dalam kapasitas beliau menyampaikan hal tersebut kepada pihak lain, selain kepada user dari informasi itu sendiri yaitu presiden. Kalau informasi itu berasal dari intelijen seharusnya kan disampaikan kepada presiden," kata Andreas

Ia pun menyayangkan pernyataan Panglima tersebut yang disampaikan di depan forum terbuka selain kalangan militer.

"Saya tidak tahu persis apa maksud Panglima, tapi saya kira masyarakat bisa menilai bagaimana kepemimpinan dan beliau sendiri bisa belajar untuk menyampaikan informasi ke publik lebih proper," ujarnya.

Karenanya, ia kembali mengingatkan untuk berhati-hati dalam menyampaikan informasi kepada publik. "Karena yang disampaikan itu kan menjadi simpang siur, menjadi polemik yang tidak produktif," ujar Ketua DPP PDIP tersebut.

Ikuti Whatsapp Channel Republika