REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Koordinator Bidang Strategi dan Mobilisasi pada Komisi untuk Orang Hilang dan Tindakan Kekerasan (Kontras), Puri Kencana Putri, mengatakan klarifikasi yang disampaikan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam), Wiranto, tidak cukup mengatasi polemik setelah diungkapkannya isu penyelundupan 5.000 senjata. Wiranto disebut hanya menyederhanakan permasalahan yang melatarbelakangi pernyataan Panglima TNI, Jenderal Gatot Nurmantyo.
"Pernyataan yang dikeluarkan Wiranto saja tidak cukup. Sebab hanya menyederhanakan persoalan miskomunikasi, sinergitas dan persoalan yang belakangan ini muncul serta memancing tampilnya banyak aktor politik," ungkap Puri di Jakarta, Senin (25/9).
Sebab, lanjutnya, pernyataan Gatot memperburuk situasi kerentanan politik dan keamanan. Kerentanan ini berkaitan dengan persoalan HAM di Indonesia. Kontras menilai ada kaitan antara keinginan pelibatan TNI dalam penanganan tindak pidana teroris dengan ketegangan yang terjadi pasca penyampaian informasi penyelundupan ribuan senjata.
"Pekan ini kami melihat situasi tidak membaik. Ada tafsir keliru bahwa TNI ingin menggunakan operasi militernya unjuk kekuatan oleh Panglima, tidak lain adalah penyalahgunaan tafsir pasal yang sampai hari ini belum dikoreksi oleh negara (penanganan terorisme) ," tambahnya.
Sebelumnya, Wiranto menjelaskan soal pernyataan Panglima TNI, Jenderal Gatot Nurmantyo, terkait pembelian 5.000 unit senjata. Wiranto menegaskan, pernyataan itu berkaitan dengan komunikasi yang belum tuntas soal pembelian 500 pucuk senjata.
Wiranto mengaku sudah melakukan komunikasi dengan Kapolri, TNI, BIN dan sejumlah pihak lain yang terkait. Menurutnya, pernyataan itu terkait masalah komunikasi yang tidak tuntas dalam pembelian senjata.
"Setelah ditanyakan, ternyata ini berhubungan dengan 500 pucuk senjata buatan PT Pindad yang diperuntukkan bagi sekolah intelijen BIN. Pengadaannya pun didanai oleh APBN," ujarnya pada Ahad (24/9).
Pengadaan senjata juga bukan berasal dari luar negeri. "Senjata dari PT Pindad, bukan dari luar negeri," tegasnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika