REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Harian Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar Nurdin Halid tidak membantah terjadi dinamika dalam internal Partai Golkar yang menginginkan segera dilakukan pergantian ketua umum. Dinamika ini menyusul terjeratnya Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto dalam kasus dugaan korupsi proyek KTP-elektronik (KTP-el).

Menurut Nurdin, kasus KTP-el juga menyebabkan keluarnya rekomendasi untuk meminta Setya Novanto nonaktif dan menunjuk pelaksana tugas ketua umum. "Ya dalam proses ini namanya politik juga, apalagi partai besar sangat dinamis, tidak mungkin satu sikap, pasti ada perbedaan," ujar Nurdin di sela-sela hadir dalam rapat koordinasi teknis Korbid Kepartaian Partai Golkar di Slipi, Jakarta, Jumat (29/9).

Namun demikian, yang terpenting kata dia, perbedaan itu tidak kemudian menciptakan perpecahan di Partai Golkar. Menurutnya, perbedaan tersebut terjadi antara lain di dalam maupun di luar rapat yang tujuannya untuk memberikan ruang dan kesempatan kepada Novanto untuk berkonsentrasi pada kasus hukum dan kondisi kesehatannya.

"Jangan ditambah beban yang sudah berat dengan persoalan teknis kepartaian. Kemudian ada yang berkembang, termasuk hasil kajian korbid Kajian Strategis bersama Polhukam untuk bagaimana Novanto nonaktif," ujarnya.