Sabtu 30 Sep 2017 11:22 WIB

Kendalikan Harga, Data Pangan Terpadu Dibutuhkan

Rep: Sapto Andika Candra/ Red: Elba Damhuri
Sembako di pasar
Foto: Prayogi/Republika
Sembako di pasar

REPUBLIKA.CO.ID, PADANG -- Seluruh provinsi di Sumatra harus memiliki kebijakan sejalan untuk mengendalikan kenaikan harga (inflasi). Salah satu caranya dengan menyatukan seluruh data kebutuhan pangan antarprovinsi di Sumatra.

Gubernur Sumatra Barat Irwan Prayitno mengungkapkan seluruh provinsi di Sumatra harus menyatukan data terkait potensi produksi pangan agar bisa dipetakan risiko-risiko yang mendongkrak inflasi. "Selain itu, perlu adanya konektivitas penerbangan antar-ibukota provinsi se-Sumatra," jelas Irwan, pekan lalu.

Irwan menyampaikan ide ini saat menghadiri 14th Chief Ministers And Governors Forum (CMGF) yang merupakan rangkaian The 23rd IMT GT (Indonesia Malaysia Thailand Growth Triangle) Ministrial Meeting and Related Meetings di Pangkal Pinang, Bangka Belitung, Kamis (28/9).

Konektivitas transportasi, lanjut dia, juga perlu dilakukan dengan percepatan pembangunan rel kereta api antarprovinsi. Lancarnya jalur distribusi, menurut Irwan, akan mendorong terkendalinya harga bahan pokok dan berujung pada laju inflasi yang stabil.

"Nah, agar semuanya berjalan efektif, diperlukan nota kesepahaman antara Gubernur se-Sumatra," ujar Irwan.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution menyambut baik ide tersebut. Ia meminta para gubernur untuk menyampaikan seluruh rencana aksi agar bisa ditindaklanjuti oleh pemerintah pusat. Darmin menilai tingkat inflasi secara keseluruhan terkendali dengan nilai 3,82 persen pada Agustus lalu.

Inflasi pangan terus mengalami tren penurunan sejak awal tahun dan mulai dapat dikendalikan dengan semakin intensnya koordinasi baik Pemerintah Pusat, Bank Indonesia, dan pemerintah daerah dalam menjaga ketersediaan pasokan stok.

Darmin juga mengingatkan kembali konsistensi peran Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dalam menjalankan fungsinya. "Setiap daerah perlu mengenali apa yang rentan di daerahnya terkait inflasi apakah beras, bawang, ikan atau daging. Dan tentu perlu terus dimonitor dan disusun kebijakannya," katanya.

Inflasi atau kenaikan harga barang-barang pada periode waktu tertentu menjadi musuh bersama masyarakat khususnya yang berpendapatan rendah. Inflasi berbahaya karena harga barang naik sementara pendapatan masyarakat tidak ikut naik.

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement