REPUBLIKA.CO.ID, BOGOR -- Mengantisipasi terjadinya kerentanan dan kerawanan pangan, Badan Ketahanan Pangan (BKP) Kementerian Pertanian menyusun Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (FSVA). FSVA diharapkan jadi alat bantu penetapan kebijakan pangan.

Kepala BKP Agung Hendriadi menyatakan, untuk antisipasi persoalan rawan pangan dan gizi buruk harus didukung informasi ketahanan pangan yang akurat, komprehensif, dan tertata dengan baik. Sehingga dapat dilakukan penanganan yang tepat untuk daerah yang mengalami kerentanan pangan. Menurut Agung, FSVA sangat membantu karena sesuai dengan arah program pembangunan Presiden Joko Widodo yang pada tahun ke tiga ini akan difokuskan pada pemerataan.

''Sehingga FSVA dapat dijadikan pedoman untuk mencapai target sasaran,'' ungkap Agung melalui keterangan tertulis, Sabtu (30/9) saat diskusi kelompok terfokus yang mengulas indikator dan metodologi peta ketahanan dan kerentanan pangan yang dibuka di Bogor pada Jumat (29/9),

Agung menjelaskan, berdasarkan Global Food Security Index (GFSI), posisi ketahanan pangan Indonesia juga membaik pada 2017 ini menjadi peringkat 69 dibandingkan peringkat 71 pada 2016.

Beberapa instansi dan lembaga internasional telah memanfaatkan FSVA seperti Kementerian Desa, Kementerian Keuangan, Kementerian Kesehatan dan World Food Programme. Karen FSVA dipandang pentingnya, perlu dilakukan penyempurnaan dan penambahan indikator serta metode analisisnya.

FSVA memberikan gambaran daerah yang memerlukan prioritas penanganan. Peta ini juga dapat digunakan untuk mengidentifikasi daerah di kabupaten kota yang rentan terhadap kerawanan pangan. ''Agar dapat diambil keputusan dan intervensi yang tepat untuk penanganannya,'' kata Agung.

FSVA yang dibuat pada 2015 oleh BKP bersama WFP ini mencakup 398 kabupaten di 32 provinsi. Dari 398 kabupaten yang dianalisis, terdapat 58 kabupaten (15 persen) rentan kerawanan pangan, 136 kabupaten (342 persen) dengan tingkat kerentanan sedang, dan 204 kabupaten (51persen) tergolong dalam kabupaten tahan pangan.

Penyempurnaan ini dilakukan agar potret ketahanan dan kerentanan pangan di tingkat wilayah dapat digambarkan secara lebih akurat serta mencerminkan kondisi dan fakta yang ada. Pertemuan di Bogor tersebut diharapkan dapat menghasilkan konsep indikator ketahanan dan kerentanan pangan di wilayah perkotaan yang pada FSVA Nasional selama ini belum diakomodasi.

Ikuti Whatsapp Channel Republika