REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Nasib rapat pleno kelanjutan rekomendasi penunjukan pelaksana tugas ketua umum Partai Golkar untuk mengganti Setya Novanto urung terlaksana pascaputusan praperadilan terhadap Novanto. Rapat pleno DPP Partai Golkar guna membahas penurunan elektabilitas Partai Golkar itu ditunda sampai menunggu Novanto pulih.

Terkait penundaan tersebut, Koordinator Bidang Kesra Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar Roem Kono menegaskan, memang tidak ada kewajiban untuk meneruskan rekomendasi tersebut. "Itu kan masih internal, bukan keputusan kelembagaan, tidak ada keputusan pleno soal itu," ujar Roem di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Selasa (3/10).

Karena itu, menurut Roem, Novanto saat ini masih merupakan pimpinan tertinggi Partai Golkar yang sah dan dipilih oleh suara mayoritas. Terlebih menurutnya, suara-suara DPD I Partai Golkar juga masih solid mendukung Novanto "Selama ini beliau masih pimpin, belum ada keinginan dari daerah untuk pergantian. Selama masih dipercaya daerah kita nggak bisa apa-apa, ini diatur oleh AD/ART," ujarnya.

Apalagi, lanjut Roem, Novanto yang diketahui telah pulang dari perawatan di RS Premier Jatinegara bisa kembali melanjutkan tugas dan fungsinya sebagai Ketua umum dengan baik. Sebab, selama perawatan di RS saja, kata Wakil Ketua Komisi IV DPR tersebut, Novanto tetap menerima laporan dari sejumlah pengurus Partai Golkar baik di pusat maupun di daerah.

"Selama ini kan beliau tetap layani partai dengan baik, tetap mengkontrol masalah pilkada, masalah pemilu, mekanisme sudah berjalan dengan baik," ujar Roem.

Setelah kembali pulihnya Novanto, Roem juga mengaku tak khawatir elektabilitas Partai Golkar akan menurun.  "Kami tidak khawatir, karena partai kami fundamentalnya sudah kuat, partai kami terletak pada kekuatan personal. Jadi saya kira kekuatan personal menjadi andalan daripada Golkar," katanya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika