REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua DPR Fadli Zon menyatakan pidato yang disampaikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam peringatan HUT Tentara Nasional Indonesia (TNI) Ke-72 masih terbilang normatif dan biasa-biasa saja. Pidato Jokowi merupakan bentuk penegasan bahwa TNI tidak boleh berpolitik.

"Saya kira pidato presiden memang pidato yang normatif, meskipun menyinggung sejumlah hal yang terkait dengan perlu ada netralitas," kata Fadli Zon di Gedung DPR RI, Kamis (5/10).

Fadli membenarkan bahwa TNI memang harus netral, tidak berpolitik. Ia menilai pidato Jokowi merupakan penegasan posisi TNI dalam konteks ketatanegaraan dan hubungan antarlembaga. Bahwa, tentara harus netral dan tidak boleh berpolitik.

Wakil Ketua DPR ini mengakui ucapan Jokowi ini bukanlah suatu kebetulan. Fadli juga mengingatkan bahwa kekuasaan tidak boleh menggunakan alat negara untuk kepentingannya, baik itu TNI, polisi, maupun BIN. Alat negara tidak boleh dijadikan latar politik.

Fadli mengatakan, pidato Presiden Jokowi sudah dijawab langsung dalam sambutan singkat oleh Panglima TNI Gatot Nurmantyo sebelum memotong tumpeng. "Dijawab juga ya, TNI tetap sesuai dengan apa yang diharapkan presiden itu," ujar Fadli.

Dalam peringatan Hari TNI ke-72, Fadli Zon berharap TNI semakin kuat menjaga kedaulatan wilayah NKRI, baik di darat, laut, maupun udara. "Kami berharap bahwa TNI dari waktu ke waktu harus semakin kuat karena kami berharap sebagai alat negara TNI merupakan kekuatan yang bisa menjamin kedaulatan wilayah teritorial dari Sabang sampai Merauke, baik di darat, laut maupun udara terhadap berbagai macam ancaman yang terjadi," kata Fadli Zon.

Sebelumnya, Presiden Jokowi meminta TNI untuk tidak terlibat politik praktis. Jokowi menegaskan bahwa politik TNI adalah politik negara. Ia berpesan kepada seluruh prajurit TNI untuk patuh pada kepentingan negara dan tidak masuk ke kancah politik praktis.

Ikuti Whatsapp Channel Republika