REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN), Zulkifli Hasan, menegaskan syarat pemberian mahar agar bisa dicalonkan di Pemilihan Gubernur Jawa Barat (Pilgub Jabar) 2018, tak akan terjadi di partainya. "Nggak ada mahar-maharan. Ini kita diajak nyalonin wakil gubernur saja enggak ada yang mau. Nol," ujar Zulkifli, Rabu (11/10).

Zulkifli mengatakan, jangan semua hal harus memakai urusan uang. Kalau semua urusan dinilai pakai uang, maka akan banyak yang tertangkap. "Kalau semua urusan pakai uang, maka itulah jadinya. Dua pekan ada enam kepala daerah ketangkep, ketua pengadilan ketangkep, DPR ketangkep," katanya.

Zulkifli mengajak semua pihak untuk kembali pada nilai luhur Indonesia. Sehingga, semua hal tidak diukur dengan uang. "Kalau semua keperluan pakai uang, nggak berkah," katanya.

Terpisah, Ketua DPD Golkar Jabar Dedi Mulyadi mengatakan, masalah dirinya dimintai mahar sampai Rp 10 miliar agar surat keputusan pencalonannya sebagai cagub Jabar turun, sudah disampaikan ke DPP Golkar. Bahkan, ia melaporkan hal tersebut, jauh sebelum dirinya mengatakan ke publik. "Saya kalau ke DPP, berani menyebutkan nama. DPP tahu kok. Saya nggak mungkin kan kalau ke publik menyebutkan nama jadi hanya ke DPP nyebutin nama. Tapi tak ada respon," katanya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika