REPUBLIKA.CO.ID, Setelah lebih dari satu dekade bertikai, faksi Hamas dan Fatah yang membelah Palestina menjadi dua wilayah dengan administrasi berbeda akhirnya mencapai kesepakatan dalam sebuah rekonsiliasi di Kairo, kemarin. Pemerintahan bersama yang mengawasi seluruh Tepi Barat dan Jalur Gaza ditargetkan selesai terbentuk selambatnya pada Desember tahun ini.
Kesepakatan ditandai dengan penandatanganan oleh delegasi dari kedua faksi di Kairo selepas perundingan yang berlangsung sejak Selasa (10/10). Penandatanganan itu dilakukan perwakilan Hamas Saleh al-Arouri bersama negosiator Fatah Azzam al-Ahmed di bawah pengawasan Kepala Badan Intelijen Mesir, Khalid Fawzi.
"Ismail Haniyeh (pemimpin Hamas) baru saja mengumumkan bahwa sebuah kesepakatan telah tercapai pada Kamis (12/10) antara Fatah dan Hamas di bawah pengawasan Mesir," kata penasihat media Haniyeh, Taher al-Nunu, seperti dilaporkan laman Anadolu Agency, kemarin.
Kubu Fatah yang dipimpin Presiden Palestina Mahmoud Abbas juga mengamini kesepakatan tersebut. “Presiden menyambut baik kesepakatan di Kairo antara delegasi Fatah dan Hamas serta memerintahkan delegasi Fatah segera menandatangani kesepakatan,” ujar seorang pejabat kepresidenan Palestina.
Abbas juga menekankan pentingan kesepakatan kemarin. “Ini adalah kesepakatan pamungkas untuk mengakhiri perselisihan,” ujarnya. Ia berencana mengunjungi Gaza dalam waktu dekat, hal yang tak ia lakukan tiga tahun terakhir. Abbas juga bakal mencabut sanksi terhadap Gaza.
Delegasi Hamas dan Fatah telah menggelar perundingan rekonsiliasi di Kairo, Mesir, sejak Selasa (10/10). Perundingan ini dianggap merupakan langkah maju untuk menuntaskan keretakan yang telah berlangsung selama satu dekade dan membentuk negara Palestina yang utuh.
Salah satu poin kesepakatan kemarin adalah kedua pihak sepakat menyerahkan pengamanan perbatasan Gaza-Mesir di Rafah kepada pemerintah bersama Palestina dengan pengawasan Badan Perbatasan Uni Eropa (EUBAM). Pengawal Kepresidenan Palestina akan ditugasi menjaga perbatasan yang selama ini dikelola pegawai Hamas tersebut.
Kedua kubu juga menyepakati penyerahan secara penuh kendali administrasi di Gaza kepada pemerintahan bersama pada 1 Desember 2017. Selain itu, disepakati juga Palestina akan menggelar pemilihan presiden dan pemilihan anggota parlemen setahun sejak kesepakatan rekonsiliasi ditandatangani.
Poin lain dari kesepakatan kemarin adalah dimulainya negosiasi yang lebih luas di antara semua faksi di Palestina, terkait pembentukan pemerintahan bersama selama dua pekan mendatang. Disepakati juga soal restrukturisasi kepolisian dan intelijen pemerintahan bersama serta penerjunan 3.000 polisi di Gaza.
Sedangkan 5.000 pegawai yang dipekerjakan Hamas di Jalur Gaza juga langsung bekerja di bawah pemerintahan bersama. Seluruh kesepakatan akan ditinjau Pemerintah Mesir dan harus terlaksana sebelum 1 Desember nanti.
Fatah yang mewakili Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) sudah beroperasi sejak dibentuk diaspora Palestina pada 1959. Sedangkan Hamas baru dibentuk para pengikuti Ikhwanul Muslimin di Palestina selepas intifada pada 1985.
Kedua faksi berbeda pandangan soal pengakuan terhadap negara Israel dan cara-cara meraih kemerdekaan. Fatah juga cenderung sekuler dibandingkan Hamas yang condong pada gerakan Islam.
Ketegangan antara kedua faksi memuncak saat Fatah enggan bergabung di bawah pemrintahan yang dipimpin Hamas sebagai pemenang Pemilu Legislatif 2006. Perseteruan kala itu mendekati perang sipil dan menewaskan 600 orang dari kedua belah pihak.
Hamas yang dicap sebagai kelompok teroris oleh negara-negara Barat kemudian merebut Jalur Gaza menyusul perang sipil selepas pemilihan. Sementara Fatah yang diakui negara-negara Barat mengelola daerah pendudukan Israel di Tepi Barat melalui Otoritas Palestina.
Serangan-serangan Israel yang terus meningkat dan menimbulkan ribuan korban jiwa di Gaza menyadarkan kedua kekuatan soal perlunya rekonsiliasi. Kedua pihak sepakat membentuk pemerintahan bersatu pada 2014 meski pelaksanaannya terus tertunda.
Pada September lalu, Fatah dan Hamas sepakat merundingkan rekonsiliasi penghabisan yang disponsori Pemerintah Mesir. Sebagai langkah awal rekonsiliasi tersebut, Hamas sepakat menyerahkan pengelolaan Gaza pada pemerintahan bersama.
n marniati/kamran dikarma/diyah ratna meta novia/reuters/ap ed: fitriyan zamzami
Ikuti Whatsapp Channel Republika