REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Pemerintah Kota Bandung mulai merealisasikan program 'Kota Tanpa Kumuh' atau Kotaku. Program tersebut bekerja sama dengan Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) guna membangun sistem terpadu bagi penanganan pemukiman kumuh.
Dimulainya program Kotaku ditandai dengan peletakan batu pertama pembangunan Kotaku di Kelurahan Pasirbiru, Kecamatan Cibiru oleh Wakil Wali Kota Bandung Oded M. Danial.
"Ini adalah salah satu bentuk upaya rekonsiliasi Pemerintah Kota Bandung dengan masyarakat yang melibatkan seluruh elemen untuk kepentingan bersama," kata Oded seperti dalam siaran pers, Sabtu (14/10).
Program ini adalah rekonsiliasi kolaborasi Pemerintah Kota Bandung dengan seluruh elemen masyarakat. Dengan maksud menjadi syarat percepatan pembangunan yang merata.
"Partisipasi masyarakat selalu dikedepankan, pemerintah berkolaborasi dengan para pemangku kepentingan dalam perencanaan maupun implementasinya," ujarnya.
Sementara itu, Kepala Kordinator BKM tingkat Kota Bandung Dede Cahyat menuturkan, program ini bertujuan meningkatkan akses terhadap infrastruktur dan pelayanan dasar di kawasan kumuh perkotaan demi terwujudnya permukiman perkotaan yang layak huni, produktif dan berkelanjutan. Sehingga pembangunan wilayah di Kota Bandung merata untuk kesejahteraan masyarakat.
Progam Kotaku ini dikoordinir Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) yang direalisasikan dalam bantuan dana infrastuktur yang kondisi sarana dan prasarananya tidak memenuhi syarat.
"Diantaranya seperti, bangun Jalan Lingkungan, Drainase, Penyediaan Air Bersih/Minum, Pengelolaan Persampahan, Pengelolaan Air Limbah, Pengamanan Kebakaran, dan Ruang Terbuka Publik," kata Dede.
Ia menyebutkan bantuan Kotaku akan direalisasikan ke seluruh wilayah di Kota Bandung yang tergolong kumuh untuk ditata. Merata di sebanyak 121 Kelurahan se-kota Bandung hingga tahun 2019.
"Jadi ada tiga tahap, di tahun ini hanya ada 33 kelurahan sekota Bandung dengan jumlah nilai (Bantuan Dana Infrastruktur) sebesar Rp 15 Miliar lebih," ujarnya.