Senin 16 Oct 2017 02:50 WIB

KPK: Kepala Daerah Terjebak Korupsi karena Integritas Rendah

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Saut Situmorang
Foto: ANTARA/Muhammad Adimaja
Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Saut Situmorang

REPUBLIKA.CO.ID, WONOSOBO -- Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Saut Situmorang mengatakan, sejumlah pemimpin daerah terjebak dalam tindak pidana korupsi karena integritas mereka rendah. Saut juga mengatakan, kiat agar pemimpin daerah tidak melakukan korupsi sebenarnya sangat sederhana.

"Sejumlah kiat agar para pemangku kewenangan di pemerintahan tidak tersangkut korupsi, kuncinya sebenarnya sederhana, yaitu jangan mengambil yang bukan menjadi hak masing-masing," katanya dalam sosialisasi pencegahan korupsi di Pendopo Kabupaten Wonosobo, Ahad (15/10).

Pada forum tersebut Saut menyampaikan materi ceramah bertema pencegahan korupsi kepada jajaran pemangku kewenangan di lingkup pemerintah Kabupaten Wonosobo hingga ke tingkat Desa. Hadir dalam forum tersebut, antara lain Bupati Wonosobo Eko Purnomo, Ketua DPRD Kabupaten Wonosobo Afif Nurhidayat, Sekda Eko Sutrisno Wibowo, jajaran pimpinan OPD, dan perwakilan perangkat desa di Wonosobo.

Menurut Saut tidak terlampau sulit untuk mewujudkan hal tersebut, terutama bagi orang-orang yang memiliki integritas dan bersedia menjalankan perintah agama.

"Kami di KPK bahkan telah menjalin komunikasi dengan Bawaslu agar tercipta pemilu kepala daerah yang berintegritas sehingga ketika masuk ke bilik suara, masyarakat akan mampu memilih figur calon pemimpin tidak hanya berbasis pada popularitas dan isi tas alias transaksional saja," katanya.

Saut menuturkan ketika pilkada berjalan baik dan pemimpin yang terpilih adalah figur-figur yang memiliki integritas tinggi, maka akan lebih mudah mewujudkan pemerintahan yang bersih dan antikorupsi.

Ia mengatakan untuk meningkatkan kesadaran sikap antikorupsi, KPK berencana untuk menjadikan gedung lama KPK menjadi pusat pembelajaran tentang bahaya korupsi bagi masyarakat. Ke depan, katanya juga menyebut KPK tidak hanya melakukan kajian terhadap pengeluaran anggaran negara, melainkan juga ke ranah pemasukan, seperti upaya mengkaji mengapa di negara Indonesia yang begitu besar, target pemasukan pajak sebesar Rp1.000 triliun begitu sulit dicapai.

sumber : Antara
BACA JUGA: Ikuti News Analysis News Analysis Isu-Isu Terkini Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement