REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengamat hukum dari Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK), Umar Husein menilai, sikap Wakil Presiden Jusuf Kalla yang menolak pembentukan Densus Tipikor sebagai hal yang wajar. Menurut dia, hal itu selalu terjadi dalam pembentukan suatu instansi.

"Kalau masalah setuju atau tidak setuju kan proses," ujar Husein saat dihubungi, Rabu (18/10).

Ketidaksetujuan JK, menurut Husein tidak bisa langsung menghentikan langkah Polri dalam membentuk Densus Tipikor. Selain itu, hal tersebut dinilainya tidak lantas memberikan pengaruh yang besar pada proses pembentukan instansi anti rasuah ini.

"Masalahnya bukan pengaruh tapi sejauh mana kajian ini. Kalau pandangan saya dibutuhkan (Densus Tipikor), kan kemarin sudah ada, tinggal diperkuat," kata dia.