REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA – Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X dan bupati/wali kota se-DIY  telah menentukan Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) se-DIY,  dalam rapat koordinasi (rakor) di Kepatihan Yogyakarta, Kamis (26/10).

"Kenaikan UMP DIY dan UMP se DIY sebesar 8,71 persen.  UMP DIY tahun 2018 sebesar Rp 1.454.154,15. Sedangkan UMK DIY tahun 2018 tertinggi Kota Yogyakarta sebesar Rp 1.709.150, selanjutnya Kabupaten Sleman sebesar Rp 1.574.550, Kabupaten Bantul sebesar Rp 1.527.150, Kabupaten Kulon Progo sebesar Rp 1.493.250 dan Kabupaten Gunung Kidul sebesar Rp 1.454.200, " kata Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Andung Prihadi pada wartawan di Kepatihan Yogyakata, Kamis (26/10).

Ia mengatakan KHL menjadi pembanding dalam penentuan UMP tersebut. Sedangkan, KHL yang sudah ditentukan oleh Dewan Kabupaten/Kota masih di bawah UMK yakni KHL Kota Yogyakarta sebesar Rp 1.517.997. Kabupaten Sleman sebesar Rp 1.408.137, Kabupaten  Bantul sebesar Rp 1.247.060, Kabupaten Kulon Progo Rp 1.250.211, Kabupaten Gunung Kidul Rp  1.305.556.

Menurut Andung dalam rakor ini meneruskan rekomendasi bupati/walikota kepada gubernur untuk penetapan UMK. "Sudah diputuskan formulanya tidak akan berubah dari PP 78 Tahun 2015. Jadi, dengan PP tersebut dalam rakor tadi melakukan pembulatan yang direkomendasikan bupati/walikota supaya pembayarannya lebih mudah,’’ ujarnya.

Andung mengungkapkan di daerah lain UMP ditetapkan paling lambat 1 November, sedangkan  UMK paling lambat 21 November.  Di Yogyakarta UMP dan UMK 2018 ditetapkan dalam hari yang sama, yakni Kamis (26/10) . "UMP berlaku bila UMK sampai 21 Nobember tidak bisa ditetapkan. Kebetulan di Yogyakarta penetapan UMK lancar sehingga UMP tidak diberlakukan. Hari ini baru dilakukan penetapan UMK dan UMK sedangkan SK dari Gubernur DIY diharapkan ditetapkan minggu depan,’’ungkapnya.  

Ikuti Whatsapp Channel Republika