REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI Ecky Awal Mucharam menyatakan PKS tidak setuju rencana pembangunan gedung baru DPR RI. Sikap tak setuju PKS dengan gedung baru DPR ini, diklaimnya telah ditegaskan sejak periode DPR lalu.
"Dalam pembahasan RAPBN 2018 di Badan Anggaran tidak pernah dibicarkan apalagi ada persetujuan pembangunan gedung baru DPR RI," kata Ecky dalam keterangan pers pada wartawan, Rabu (1/11).
Ecky menjelaskan, dalam setiap pembahasan RAPBN yang dibahas adalah asumsi makro, pokok pokok kebijakan fiskal, baik penerimaan, pembiayaan, defisit maupun belanja K/L dan transfer ke daerah serta DID. Pembahasan dan persetujuan di Badan Anggaran DPR bersifat makro dan postur APBN 2018 secara garis besar serta plafon belanja Kementerian/ Lembaga secara total saja.
Sedangkan, program masing masing kementerian dan dan lembaga dibahas dan disetujui di masing masing komisi. "Itupun tidak sampai ke satuan 3 apalagi per proyek/kegiatan," ungkapnya.
Ecky menekankan, bahwa pemerintah masih memberlakukan moratorium pembangunan gedung baru. Sedangkan untuk sekolah, rumah sakit, dan pasar dikecualikan. Jadi sebenarnya, menurut dia, tidak pernah ada membahas itu, apalagi memberikan persetujuan untuk alokasi gedung baru DPR.
Dan mesti diingat, kata Ecky, ada 28 catatan PKS atas APBN Tahun 2018 yang kesemuanya menekankan agar APBN 2018 benar benar untuk kepentingan rakyat. "Setiap anggaran yang bertentangan dengan tujuan kepentingan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat, sebagaimana diamanatkan UUD 1945 Pasal 23 Ayat 1 tentu harus kita tolak," tegasnya
"Jadi prioritas utamanya adalah kesejahteraan rakyat," katanya menambahkan. PKS juga mendesak pemerintah untuk menjaga kredibilitas APBN dengan menjaga akurasi, pencapaian serta realisasinya ke depan. Sebab ia memandang kegagalan mencapai target akan memengaruhi kemampuan pemerintah dalam menekan masalah-masalah sosial, terutama terkait kemiskinan, pengangguran, dan kesenjangan.
Selain itu, untuk menjaga daya beli rakyat, ia menekankan perlunya kebijakan yang lebih tepat selain alokasi yang cukup untuk subsidi BBM, listrik, pupuk, subsidi untuk KUR dan perumahan, serta pelayanan publik lainnya. Kebijakan-kebijakan tesebut perlu diikuti penguatan basis data dan perbaikan mekanisme agar semakin tepat sasaran dengan biaya pelaksanaan kebijakan yang semakin efisien. "Agar anggaran sosial sampai dan tepat untuk rakyat yang membutuhkan," papar Ecky.
Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah sebelumnya, menjelaskan, APBN 2018 telah mengalokasikan anggaran senilai Rp 601 miliar untuk manajemen konstruksi perencanaan penataan kawasan kompleks parlemen. "Rp 601 miliar itu untuk manajemen konstruksi perencanaan, konsultan itu paling banyak Rp 30 miliar," kata Fahri di Gedung Nusantara III, Jakarta, Senin (30/10).
Fahri mengatakan, anggaran Rp 601 miliar yang telah dianggarkan dalam APBN 2018 diperuntukan untuk konsep kawasan parlemen yang harus ditata sedemikian rupa. Menurut dia, penataan kawasan parlemen itu nantinya akan dibuat alun-alun, perpustakaan, museum sehingga menjadi kawasan budaya dan ilmu pengetahuan yang bebas dikunjungi masyarakat.
Ikuti Whatsapp Channel Republika