REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah melalui Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS) mendorong penguatan sektor riil ekonomi syariah. Sebab, sektor riil ekonomi syariah dianggap sebagai penggerak sektor keuangan syariah.
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Bambang PS Brodjonegoro, menyatakan keuangan syariah jangan hanya difokuskan pada sektor keuangan. Tapi juga sekarang pemerintah lebih mendorong pada sektor riilnya.
Dia menilai sektor riil itulah yang nanti akan menjadi pendorong sektor keuangan. "Jadi sektor keuangan itu bisa berjalan lancar kalau sektor riilnya diperkuat. Sektor riil inilah yang mau kami dorong lebih kuat dan lebih diprioritaskan," kata Bambang kepada Republika seusai Rapat Badan Pengurus Ikatan Ahli Ekonomi Islam (IAEI) di kantor Bappenas, Jakarta, Selasa (31/10) petang.
Sektor riil tersebut mencakup berbagai bidang, seperti industri halal, pariwisata syariah dan industri makanan dan obat-obatan serta pakaian (fashion). Menurutnya, pemerintah akan lebih fokus menggarap industri halal yang terdiri atas fashion, makanan dan pariwisata.
"Jadi kita perkuat industri itu dengan harapan semakin banyak enterpreneur muda yang muncul dan nanti mereka akan menjadi nasabah bank syariah," jelasnya.
Nantinya, pemerintah juga akan memberikan berbagai dukungan untuk memperkuat sektor riil ekonomi syariah. Pemerintah tengah memformulasikan dan mempertimbangkan perlunya deregulasi, insentif, maupun promosi khusus. "Yang pasti pemerintah akan memberikan perhatian lebih," tegasnya.
Staf Ahli Bidang Pembangunan Sektor Unggulan dan Infrastruktur Kementerian PPN/Bappenas, Pungky Sumadi, menyatakan, Indonesia harus menjadi negara yang unggul dalam bidang ekonomi dan keuangan syariah. Misalnya Indonesia menjadi produsen besar untuk pakaian Muslimah. Namun, saat ini Indonesia masih menjadi pasar, belum menjadi produsen terbesar.
Menurut Pungky, Indonesia pernah menduduki produsen tertinggi untuk baju-baju Muslim pada 2012-2013 tapi sekarang kalah dengan negara lain. "Kita harus mempertahankan ini terutama kualitasnya yang tinggi. Kita pernah menjadi negara pengekspor vaksin halal terbesar di dunia. Tapi kemudian kalah dengan Jerman dan Swiss," terang Pungky.
Untuk mendorong hal tersebut, KNKS telah menyusun peta rencana kerja. Langkah mendorong industri syariah dilakukan bersama melalui konversi bank misal BPD Aceh dari bank konvensional menjadi bank syariah.
Selain itu, BPD NTB yang masih dalam proses konversi serta Bank Perkreditan Rakyat (BPR) di Jawa Timur. Pungky mengaku telah bertemu dengan Wakil Gubernur Jawa Timur Saifullah Yusuf untuk membahas konversi BPR-BPR tersebut.
Pungky menambahkan, di masing-masing lembaga anggota KNKS juga telah melajukan perbaikan-perbaikan. Misalnya, pasar modal untuk penerbitan sukuk sistem pencatatannya diubah sedemikian rupa sehingga lebih menarik bagi pasar. Perbankan juga memberikan kemudahan bagi penerbitan produk-produk syariah.
Targetnya, dari segi porsi perbankan syariah terhadap pangsa pasar keuangan nasional paling tidak dalam 20 tahun ke depan sudah menjadi antara 13-15 persen. Saat ini pangsa pasar perbankan syariah sebesar 5,4 persen. Sedangkan pangsa pasar industri keuangan syariah sebesar 8,01 persen per Agustus 2017.