REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ombudsman Republik Indonesia (ORI) menilai Kementerian Keuangan (Kemenkeu) tak transparan mengumumkan hasil seleksi kompetensi dasar (SKD) penerimaan calon pegawai negeri sipil (CPNS) 2017. "Tak transparan ke peserta," kata Komisioner ORI Laode Ida dalam diskusi bersama Kemenkeu dan Badan Kepegawaian Negara (BKN) di Kantor ORI, Jakarta, Jumat (3/11).

Ia menilai pengumuman kebutuhan formasi CPNS tak sesuai ketentuan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB). Ia mempertanyakan alasan Kemenkeu tidak memerinci kebutuhan jabatan dan kesesuaian jurusan bersama jumlah peserta.

Laode menilai apabila Kemenkeu menginformasikan kebutuhan formasi sejak awal, masyarakat tidak menduga-duga kecurangan pelaksanaan seleksi CPNS. "Kenapa kok ada perbedaan (dari kementerian/lembaga) dari awal," ujar dia.

Ia meyakini kementerian/lembaga wajib mengumumkan kebutuhan formasi sesuai jurusan pada publik. Tujuannya, agar pelamar mengetahui alasannya diterima atau ditolak dalam SKD. Ia mengingatkan adanya perbedaan perlakuan pengumuman SKD CPNS menimbulkan kecemburuan peserta yang berkompetisi.

Kepala Biro Sumber Daya Manusia Kementerian Keuangan Humaniati menyakini proses pengumuman penerimaan CPNS sesuai ketentuan Kemenpan RB. Ia beralasan setiap peserta bisa melihat kebutuhan dan kualifikasi jabatan sejak awal.

Ikuti Whatsapp Channel Republika