REPUBLIKA.CO.ID, SUKABUMI -- Pemkab Sukabumi menetapkan status siaga darurat banjir, longsor, dan pergerakan tanah mulai 1 Nopember 2017. Penetapan status ini dilakukan mengacu pada rapat koordinasi (Rakor) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) se-Jawa Barat pada 19 Oktober lalu.
"Surat keputusan (SK) bupati tentang penetapan siaga darurat banjir, longsor, dan pergerakan tanah Kabupaten Sukabumi terhitung 1 Nopember 2017 sampai dengan 31 Mei 2018," ujar Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik, BPBD Kabupaten Sukabumi Maman Suherman kepada Republika Kamis (9/11). Kebijakan bupati ini tertuang dalam SK Bupati Sukabumi Nomor 60/kep.819-BPBD/2017 tertanggal 1 Nopember 2017.
Menurut Maman, SK ini menunjukkan bahwa pada Nopember ini Sukabumi sudah dalam kondisi siaga darurat banjir, longsor dan pergerakan tanah. Penetapan ini terang dia berdasarkan hasil rakor BPBD 27 kabupaten/ kota Jabar, BPBD Propinsi Jabar, dan Badan Meteorologi Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) pada tanggal 19 Oktober di Bandung.
Dalam pertemuan itu kata Maman, disepakati bahwa Jawa Barat akan menetapkan siaga darurat banjir, longsor dan pergerakan tanah yang diterapkan hingga 31 Mei 2018. Hasil pertemuan tersebut lanjut dia ditindaklanjuti Sukabumi dengan menerbitkan SK siaga bencana mulai 1 Nopember 2017.
Maman mengungkapkan, penetapan juga dikarenakan mulai adanya laporan bencana yang terjadi di sejumlah daerah di Sukabumi. Sehingga tutur dia petugas BPBD bisa melakukan penanganan bencana dengan cepat di lapangan.
Misalnya pada Kamis ini dilaporkan terjadi bencana banjir dan longsor di sejumlah titik. Kejadian ini kata dia disebabkan faktor tingginya intensitas hujan yang melanda Sukabumi.
Untuk bencana banjir di selatan Sukabumi di Ciemas ujar Maman, BPBD telah mengirimkan petugas BPBD ke lokasi bencana. Tim tersebut kata dia membawa perahu karet untuk membantu warga di lokasi bencana.
Ikuti Whatsapp Channel Republika