REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI), Peof KH Ma'ruf Amin mengelar rapat Ukhuwah Islamiyyah bersama Kemendikbud untuk membahas Putusan Mahkamah Konstitusi tentang Aliran Kepercayaan di Gedung MUI, Kamis (16/11). Rapat ini juga dihadiri beberapa perwakilan Ormas Islam dan beberapa pengurus MUI Pusat.

MUI memang tengah serius untuk menjernihkan dan mencarikan solusi terkait persoalan ini, sehingga sejak Selasa (14/11) lalu MUI telah membahas persolan ini. Menurut Kiai Ma'ruf, keputusan MK ini tengah menimbulkan reaksi berbagai macam dari berbagai pihak, sehingga harus disikapi.

"Lahirnya putusan MK menimbulkan reaksi berbagai macam. MUI sudah pernah memunculkan keputusan saat awal munculnya kepercayaan ini," ujarnya di Gedung MUI, Jakarta Pusat, Kamis (16/11).

Ia menuturkan, MUI menolak pencantuman penghayat kepercayaan di kolom agama pada KTP dan KK. Karena, menurut Kiai Ma'ruf, putusan MK melanggar kesepakatan politik yang sudah dibuat.

"Kalau kita memang menghendaki seperti yang ditetapkan UU 23 tahun 2006 yang kemudian disempurnakan menjadi UU Nomor 24 Tahun 2013," ucapnya.

Dalam rapat ini, MUI sebenarnya ingin mendengar pandangan langsung dari Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin dan Mendikbud Muhajir Effendi. Namun, karena berhalangan diwakili oleh Direktur Pembinaan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Tradisi Kemendikbud, Sri Hartini dan juga Inspektorat Jenderal Kemendikbud, Daryanto.

Setelah rapat ini, MUI rencananya masih akan menggelar rapat Ukhuwah Islamiyaah lagi bersama Kementerian Dalam Negeri pada Jumat (16/11) besok. Setelah menggelar rapat ini, baru MUI akan mengeluarkan sikap final untuk ditindaklanjuti.

Ikuti Whatsapp Channel Republika