REPUBLIKA.CO.ID, PYONGYANG -- Pemerintah Korea Utara (Korut) mengatakan program nuklir yang berkaitan dengan kepentingan nasional dan keamanan masyarakatnya tidak dapat dibawa ke meja perundingan. Hal ini dinyatakan di media resmi pemerintah dan Partai Pekerja Korut Rodong Sinmun, Jumat (17/11).
"Kesimpulannya, tentara dan rakyat kita telah mencapai, melalui sejarah konfrontasi Korut dengan Amerika Serikat (AS). Tidak ada jalan selain melawan imperialis AS yang represif hanya dengan pencegahan nuklir," kata Rodong Sinmun dalam tajuknya yang berujudul "AS Harus Meninggalkan Ambisi Bodoh",seperti dikutip laman Yonhap.
"Kami telah menjelaskan tidak akan pernah mundur dari jalan untuk meningkatkan kekuatan nuklir nasional, kecuali jika kebijakan AS yang menentang kami diakhiri segera," tulis Rodong Sinmun.
Pernyataan Korut ini muncul menjelang kunjungan segera oleh Kepala Departemen Internasional Komite Sentral Partai Komunis Cina Song Tao. Song diutus Presiden Cina Xi Jinping ke Pyongyang untuk melaporkan hasil Kongres Nasional Partai Komunis Cina ke-19 beberapa waktu lalu.
Selain melaporkan hasil kongres, Song diprediksi akan turut membahas tentang program nuklir Korut. Prediksi ini muncul karena sepekan sebelumnya Xi baru saja mengadakan pertemuan dengan Presiden AS Donald Trump di Beijing. Pada pertemuan tersebut, Trump mendesak Xi menggunakan kekuasaannya mengendalikan program rudal dan nuklir Pyongyang.
Kendati demikian, Cina telah menegaskan, cara yang paling logis menyelesaikan kebuntuan dalam masalah nuklir Korut adalah dengan menghentikan tindakan provokatif. Yang paling utama yaitu menghentikan latiha nmiliter bersama antara AS dan Korea Selatan (Korsel) di Semenanjung Korea.
Saat ini Korut tengah berusaha mencapai tujuannya membangun rudal berhulu ledak nuklir yang mampu mencapai AS. Proyek ini yang memicu krisis di Semenanjung Korea, yang melibatkan AS dan sekutunya, yaitu Jepang dan Korsel. Proyek ini pula yang mengakibatkan Korut dijatuhkan sanksi bertubi-tubi oleh Dewan Keamanan PBB.