REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Komisi I DPR TB Hasanuddin mengatakan Komisi I DPR tengah mengevaluasi kebijakan bebas visa 167 negara. Menurut dia, banyak informasi dampak negatif dari bebas visa ini, seperti penyelundupam narkoba dan tindakan kriminal.

"Kita akan cek kebenarannya, kalau bebas visa itu menguntungkan, ya bagus, tapi ada beberapa negara yang belum waktunya dibebaskan," ujarnya di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (21/11).

Dia enggan menyebutkan negara mana saja yang diindikasikan belum waktunya dibebas-visakan. Komisi I masih akan menganalisis data dari imigrasi dan kepolisian.

Pihaknya akan melihat negara mana saja yang menguntungkan dan sebaliknya bagi Indonesia. Karena, Hasanuddin mengatakan, ada negara yang lebih banyak menyumbang kejahatan dibandingkan turis pariwisata. Sementara terkait Tenaga Kerja Asing (TKA) ilegal, menurut dia, itu persoalan lain.

"Kalau positif semua misalnya kemudian turisnya menguntungkan, ya oke sja. Ada negara malah membawa narkoba, tapi turisnya minim, tapi ada juga negara tidak ada pelanggaran, kita seleksi," kata dia.

Ikuti Whatsapp Channel Republika