Jumat 24 Nov 2017 01:05 WIB

PBNU Dorong Adanya Kementerian Bidang Pesantren

Rep: Muhammad Nursyamsyi/ Red: Bayu Hermawan
Presiden Joko Widodo (ketiga kanan) bersama Gubernur NTB TGB Zainul Majdi (kanan), Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin (kedua kanan), Ketua PBNU KH Said Agil Siroj (ketiga kiri) dan Ketua MUI KH Ma'ruf Amin (tengah) memukul Gendang Beleq secara bersama-sama saat membuka Munas Alim Ulama dan Konbes Nahdlatul Ulama di Islamic Center NTB di Mataram, Kamis (23/11).
Foto: Antara/Ahmad Subaidi
Presiden Joko Widodo (ketiga kanan) bersama Gubernur NTB TGB Zainul Majdi (kanan), Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin (kedua kanan), Ketua PBNU KH Said Agil Siroj (ketiga kiri) dan Ketua MUI KH Ma'ruf Amin (tengah) memukul Gendang Beleq secara bersama-sama saat membuka Munas Alim Ulama dan Konbes Nahdlatul Ulama di Islamic Center NTB di Mataram, Kamis (23/11).

REPUBLIKA.CO.ID, MATARAM -- Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Said Aqil Siraj mengatakan, sudah saatnua Indonesia memiliki kementerian khusus yang membidangi pondok pesantren (Ponpes). Hal tersebut disampaikan Said Aqil dihadapan Presiden Joko Widodo (Jokowi), dalam pembukaan Munas dan Konbes NU di Islamic Center NTB pada Kamis (23/11).

"Banyak kyai yang titip saya sampaikan ke presiden, sudah saatnya negara Indonesia punya menteri bidang pesantren," ujar Said Aqil di Halaman Islamic Center NTB, Kamis (23/11).

Menurut Said Aqil, Ponpes kerap dipandang sebelah mata karena tidak mendapat perhatian dari pemerintah. Padahal, Ponpes memiliki kontribusi penting bagi kemerdekaan hingga menjaga keutuhan bangsa dari berbagai ancaman. Said Aqil menyebutkan, jumlah Ponpes di Indonesia mencapai lebih dari 20 ribu Ponpes.

"(Ponpes) tidak pernah dapat Raskin, BOS, slot APBN dan APBD," katanya.

Said Aqil mengaku miris. Sebab, setiap ada pemilihan kepala daerah, Ponpes selalu didatangi oleh para calon kepala daerah untuk meminta dukungan. Ketua Panitia Daerah Munas dan Konbes NU Lalu Winengan mendukung penuh wacana kementerian bidang pesantren. Menurut Winengan, di NTB jumlah Ponpes terbilang sangat banyak dengan ragam kendala yang dihadapi namun tetap bertahan.

"Kalau ini diwujudkan akan semakin bagus bagi dunia ponpes kita agar semakin maju dan bisa bersaing," kata Winengan.

Yuk koleksi buku bacaan berkualitas dari buku Republika ...
Advertisement
Yuk Ngaji Hari Ini
يَسْتَفْتُوْنَكَۗ قُلِ اللّٰهُ يُفْتِيْكُمْ فِى الْكَلٰلَةِ ۗاِنِ امْرُؤٌا هَلَكَ لَيْسَ لَهٗ وَلَدٌ وَّلَهٗٓ اُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَۚ وَهُوَ يَرِثُهَآ اِنْ لَّمْ يَكُنْ لَّهَا وَلَدٌ ۚ فَاِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثٰنِ مِمَّا تَرَكَ ۗوَاِنْ كَانُوْٓا اِخْوَةً رِّجَالًا وَّنِسَاۤءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْاُنْثَيَيْنِۗ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمْ اَنْ تَضِلُّوْا ۗ وَاللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ ࣖ
Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah, “Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu), jika seseorang mati dan dia tidak mempunyai anak tetapi mempunyai saudara perempuan, maka bagiannya (saudara perempuannya itu) seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mewarisi (seluruh harta saudara perempuan), jika dia tidak mempunyai anak. Tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki-laki dan perempuan, maka bagian seorang saudara laki-laki sama dengan bagian dua saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, agar kamu tidak sesat. Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.”

(QS. An-Nisa' ayat 176)

Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement