REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Politikus Golkar Zainuddin Amali menilai langkah Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto meminta izin kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mengikuti bursa pencalonan ketua umum partai beringin merupakan hal yang wajar. Airlangga memang telah bertemu dengan Jokowi pada Senin pekan lalu.

"Saya kira sebagai pembantu Presiden, memang apa pun aktivitasnya harus disampaikan kepada Presiden, sama dengan ibu Khofifah (Mensos). Jadi saya kira suatu hal yang biasa dan wajar saja," ujar Amali di Jakarta, Selasa (28/11).

Sebelumnya kader Golkar yang menjabat Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto mengaku sudah meminta dan mendapatkan izin dari Presiden untuk maju sebagai calon ketua umum Golkar. Amali mengatakan, langkah Airlangga meminta izin Jokowi sah-sah saja sebab dalam Rapat Pleno DPP Golkar memang ada peluang digelar musyawarah nasional luar biasa untuk mencari ketua umum baru, jika Setya Novanto kalah dalam sidang praperadilan.

Namun, Amali menekankan langkah Airlangga ini tidak bisa serta merta diartikan bahwa pemerintah menginginkan Airlangga memimpin Golkar. "Jangan dilihat seperti itu. Jangan memosisikan Presiden sebagai pihak yang merestui, menyetujui, mendukung. Langkah Airlangga minta izin karena dia sebagai pembantu Presiden, sama halnya kemarin ibu Khofifah," kata Amali

Lebih jauh Amali menilai, meskipun Airlangga sudah mendapat izin Presiden, saat ini semua kader memiliki peluang yang sama kuat maju sebagai calon ketua umum Golkar jika munaslub digelar. Adapun, sidang praperadilan Novanto dijadwalkan akan mulai digelar Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Kamis (30/11).

Ikuti Whatsapp Channel Republika