Selasa 28 Nov 2017 19:29 WIB

Pilkada 2018, Empat Kabupaten di Papua Paling Rawan Konflik

Rep: Dian Erika Nugraheny/ Red: Andri Saubani
Launching. Pimpinan Bawaslu Abhan memberikan sambutan dalam launching Indeks Kerawanan Pemilu, Jakarta, Senin (28/11).
Foto: Republika/Iman Firmansyah
Launching. Pimpinan Bawaslu Abhan memberikan sambutan dalam launching Indeks Kerawanan Pemilu, Jakarta, Senin (28/11).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Mochamad Afifuddin, mengatakan ada empat kabupaten di Provinsi Papua yang memiliki tingkat kerawanan tinggi dalam Pilkada serentak 2018. Provinsi Papua sendiri juga tercatat memiliki potensi tingkat kerawanan tertinggi di pilkada serentak mendatang.

"Hasil penelitian pada tingkat kabupaten/kota menunjukkan, terdapat enam wilayah yang masuk kategori kerawanan tinggi. Keenam daerah tersebut adalah Kabupaten Mimika (skor 3,43), Kabupaten Paniai (skor 3,41), Kabupaten Jayawijaya (skor 3,40), Kabupaten Puncak ( skor 3,28),Kabupaten Konawe (skor 3,07), dan Kabupaten Timor Tengah Selatan (skor 3,05)," ujar Afif dalam paparan indeks kerawanan Pilkada (IKP) Pilkada Serentak 2018 di Jakarta, Selasa (28/11).

Seperti diketahui, Kabupaten Mimika, Kabupaten Paniai, Kabupaten Jayawijaya dan Kabupaten Puncak berada di Provinsi Papua. Sementara itu, Kabupaten Konawe berada di Provinsi Sulawesi Tenggara dan Kabupaten Timor Tengah Selatan berada di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT).

Afif melanjutkan, ada 58 kabupaten/kota lain yang termasuk ke dalam kategori kerawanan rendah dalam pelaksanaan Pilkada mendatang. "Selanjutnya, kategori kerawanan rendah terdapat di 90 daerah kabupaten/kota. Daerah dengan kerawanan rendah ini misalnya Kabupaten Majalengka (Jawa Barat) dengan skor IKP 1,12," tutur dia.

Dia mengungkapkan, IKP Pilkada Serentak 2018 diharapkan dapat menjadi alat pemetaan wilayah rawan konflik dan cara nengantisipasinya. "Kami menginstruksikan kepada jajaran pengawas pemilu di daerah untuk melakukan optimalisasi pencegahan, pengawasan, penindakan pelanggaran, dan penyelesaian sengketa. Selain itu, Bawaslu juga menyampaikan rekomendasi kepada semua pihak terkait penyelenggaraan Pilkada. Kepada KPU, Bawaslu merekomendasikan agar menjaga integritas dan profesionalitas jajaran penyelenggara Pilkada, meningkatkan kualitas daftar pemilih, bersikap cermat dan tegas dalam rangka meminimalisasi munculnya dukungan ganda dalam mengusung pasangan calon, serta memastikan aksesibilitas TPS bagi pemilih," paparnya.

Sebelumnya, Afif mengatakan ada tiga provinsi dengan tingkat kerawanan tertinggi di Pilkada 2018. Tiga daerah itu yakni Provinsi Papua, Provinsi Maluku dan Provinsi Kalimantan Barat.

"Sebuah provinsi dikategorikan tinggi kerawanannya jika nilainya IKP-nya antara 3,00 hingga 5,00. Provinsi yang mendapat nilai antara 2,00 dan 2,99 masuk kategori sedang. Sementara rendah, jika skor IKP-nya 0-1,99. Provinsi Papua berdasarkan skor memiliki indeks 3,41. Skor indeks untuk Provinsi Maluku ialah 3,25, sementara skor indeks Kalimantan Barat 3,04," jelas Afif.

Dia melanjutkan, penilaian skor IKP merujuk kepada tiga dimensi, yakni penyelenggaraan, kontestasi dan partisipasi. Pilkada di Papua memiliki tingkat kerawanan tinggi berdasarkan dimensi partisipasi.

BACA JUGA: Ikuti Serial Sejarah dan Peradaban Islam di Islam Digest , Klik di Sini
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement