REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua DPD Golkar Nusa Tenggara Timur (NTT) Melki Laka Lena mengatakan, DPD NTT setuju dengan dilakukannya Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Partai Golkar. Namun, tetap mengikuti mekanisme dan putusan DPP Partai Golkar.

Ia mengatakan, pilihan 31 DPD Provinsi lainnya yang sudah mengusulkan untuk dilakukannya Munaslub, sesuai dengan aturan main dan asas Partai Golkar. Namun, keputusan tetap berada di DPP Golkar.

"Kami memahami dan mengerti pilihan 31 DPD prop (provinsi) lainnya usulkan Munaslub dan itu sesuai aturan main, tetapi semua kembali harus dibahas dan diputuskan dalam pleno DPP PG (Partai Golkar) apakah merubah putusan yang lama atau membuat putusan baru," kata Melki ketika dihubungi Republika, Senin (4/12).

Munaslub Partai Golkar tetap akan dilakukan, karena ia mengatakan, Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto sudah menyatakan akan mundur dari jabatannya sebagai Ketum. Namun, keputusan dilakukan atau tidaknya Munaslub harus menunggu praperadilan dari Setya Novanto.

"Jadi sebenarnya kita tunggu saja, tenang-tenang saja, kita ikuti saja aturan main yang ada dalam putusan pleno, karena apapun juga keputusan DPD 1 mendorong Munaslub juga, akan dibahas lagi di putusan DPP," tambahnya.

Sebelumnya, Ketua DPP Partai Golkar Melchias Markus Mekeng menegaskan, sebanyak 31 DPD I Partai Golkar atau lebih dari 90 persen setuju dan mendukung diselenggarakannya Munaslub.

Menurut Mekeng, hanya tiga DPD I lagi yang belum mendukung diselenggarakannya Munaslub yakni Nusa Tenggara Timur (NTT), Papua, dan Papua Barat. Ketiga DPD I tersebut, menurut Mekeng, diharapkan dapat segera bergabung dengan 31 DPD I lainnya yang telah mendukung diselenggarakannya Munaslub.

"Berdasarkan AD/ART Partai Munaslub dapat diselenggarakan jika didukung minimal 2/3 DPD I," kata Mekeng, Sabtu (2/12).

Ikuti Whatsapp Channel Republika