REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Direktur Jendral Mineral dan Gas, Kementerian ESDM, Ego Syahrial menjelaskan selama ini pemerintah sudah cukup memberikan keleluasaan dan kemudahan bagi Pertamina dalam mengembangkan aset dan perusahaannya. Salah satu kemudahan yang pemerintah berikan kepada pertamina adalah pemberian wilayah kerja atau blok blok migas yang cukup baik.

Ego mencontohkan Blok Mahakam. Meski blok lama dan sudah lebih dulu dioperasikan oleh investor namun Blok Mahakam merupakan blok yang memiliki operasi cukup besar. Ego menjelaskan, produksi minyak dan gas blok mahakam mencapai 60 persen dari produksi minyak dan gas nasional.

"Kita melalui Permen 15 tahun 2015 untuk wilayah kerja yang akan berakhir masa kontraknya, kita kasih previllage ke pertamina untuk mengolah," ujar Ego di Gedung DPR RI, Senin (4/12).

Ego menjelaskan Blok Mahakam sendiri merupakan blok yang setidaknya memiliki aset sebesar 3 miliar dolar AS atau setara Rp 30 triliun. Blok-blok ini menjadi aset Pertamina dan bisa mendukung kinerja produksi Pertamina.

"Ini bukan lapangan buruk, memang lapangan lama, tapi dia kontribusi 60 persen dari gas nasional. Itu pertama, yang bisa saya sampaikan. Keberpihakan Pertamina, seluruh WK yang udah mau abis, kita prioritaskan ke Pertamina. Salah satunya juga Chevron yang yang mau habis di 2021," ujar Ego.

Dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi VII DPR RI, Wakil Ketua Komisi VII, Herman Khairon sempat mempertanyakan bagaimana keberpihakan pemerintah terhadap Pertamina. Hal ini mengingat pada kuartal III 2017 ini Pertamina mencatatkan kehilangan potensi keuntungan sebesar Rp 12 triliun.

Herman tak menampik jika program seperti BBM satu harga menjadi salah satu penyebab mengapa Pertamina kehilangan potensi keuntungan tersebut. Herman menilai, meski Pertamina merupakan BUMN, namun pemerintah juga perlu memberikan kemudahan dan ruang bagi Pertamina untuk tetap bisa berkembang.

"Kerugian tapi gak jelas oleh apa, dan disektor apa. Apakah karena BBM satu harga, atau karena faktor lain? Atau kurang layak, harus melaksanakan tugas, atau bayarnya kapan kapan. Ini juga jadi beban untuk kemampuan pertamina kedepan. Secara politik ini memang baik, tapi, jangan sampai karena untuk kebaikan masyarakat, tapi badan usaha jadi gak untung," ujar Herman di Gedung DPR RI, Senin (4/12).

Ikuti Whatsapp Channel Republika