REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON -- Presiden AS Donald Trump akan menetapkan Yerusalem sebagai ibu kota Israel. Menurut pejabat senior AS, Trump akan memulai proses pemindahan kedutaan AS dari Tel Aviv ke Yerusalem.
Menyikapi hal ini, pemimpin Hamas Ismail Haniyah dan pemimpin Otoritas Palestina (PA) Mahmoud Abbas menyerukan sebuah demonstrasi massal pada Rabu (6/12).
Mereka juga akan mendiskusikan bagaimana cara menyatukan usaha rakyat Palestina untuk menghadapi ancaman yang dihadapi Yerusalem.
Palestina juga telah meminta Organisasi Kerja Sama Islam dan Dewan Kerja Sama Teluk untuk mengadakan pertemuan mengenai masalah ini. "Jika Presiden AS Donald Trump melaksanakan keputusannya, dia akan mengobarkan seluruh wilayah dan mengancam kepentingan AS di sana," kata penasihat Abbas,Nabil Shaath kepada TV Palestina.
Pekan lalu, warga Palestina mengatakan rencana Trump untuk memindahkan kedutaan AS mencerminkan kesia-siaan perundingan perdamaian yang dilakukan.
Direktur Koalisi Sipil untuk Hak-hak Palestina di Yerusalem,Zakaria Odeh mengatakan jika relokasi terjadi, maka akan menegaskan kembali kepada Israel tentang status Yerusalem. "Ini adalah langkah yang sangat berbahaya. Itu akan membatalkan rencana untuk negosiasi di masa depan," katanya.
Israel mengklaim seluruh Yerusalem sebagai ibu kota "bersatu", dan aneksasi Yerusalem Timur secara efektif menempatkan seluruh kota di bawah kendali Israel secara de facto. Namun, orang-orang Palestina melihat Yerusalem Timur sebagai ibu kota negara masa depan mereka.
Masyarakat internasional, termasuk Amerika Serikat, tidak mengakui yurisdiksi dan kepemilikan Israel atas kota tersebut. Orang-orang Palestina mengatakan memindahkan kedutaan merupakan isu paling sensitif dalam konflik dan melemahkan status AS sebagai mediator.
Awal tahun ini, Abbas memperingatkan terkait langkah pemindahan kedutaan tersebut dalam sebuah surat resmi yang ditujukan kepada Trump. "Ini akan memiliki dampak buruk pada proses perdamaian, pada solusi dua negara dan pada stabilitas dan keamanan seluruh wilayah," tulis surat Abbas.
Ikuti Whatsapp Channel Republika