REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia Hikmahanto Juwana dunia bisa didorong untuk membentuk koalisi yang tujuannya untuk mengakui wilayah negara Palestina yang hingga saat ini diduduki oleh Israel.

"Dalam menghadapi keputusan Presiden AS Donald Trump yang saat ini memegang kendali atas sebuah negara yang adidaya, maka perlu dilakukan tindakan yang tidak melibatkan AS dan tindakan tersebut tidak dapat dihentikan oleh AS, seperti di Dewan Keamanan PBB," ujarnya dalam keterangan tertulisnya, Jumat (8/12).

Hikmahanto mengatakan hingga saat ini telah banyak yang mengakui Palestina sebagai negara merdeka, termasuk Indonesia, tetapi sebuah negara tanpa wilayah. Ini mengingat wilayah bangsa Palestina diduduki oleh Israel. Bila masyarakat dunia terutama negara-negara besar mengakui sebagian wilayah yang diduduki oleh Israel sebagai wilayah Palestina maka akan terbentuk Palestina yang merdeka yang memiliki wilayah.

"Upaya negara-negara ini merupakan aksi konkret atas tentangan kebijakan pengakuan wilayah Yerusalem yang memiliki status internasional oleh Trump sebagai Ibu Kota Israel," kata dia.

Hikmahanto menyatakan tindakan seperti ini yang akan membuat Trump untuk memikirkan kembali keputusannya. Pada saat bersamaan hadirnya Negara Palestina yang sempurna, Indonesia dapat memulai inisiatif untuk membentuk koalisi ini.

Pasca-pengumuman Presiden Donald Trump untuk memindahkan Kedubes AS dari Tel Aviv ke Yerusalem, dunia telah bereaksi. Pemimpin negara dunia seperti Rusia Inggris, Cina menyesalkan keputusan Trump, bahkan Presiden Joko Widodo mengecamnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika