REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Kwartir Nasional (Kwarnas) Gerakan Pramuka Adhyaksa Dault mengajak masyarakat menyisihkan waktunya untuk mendoakan rakyat Palestina. Ajakan ini setelah kebijakan Presiden AS Donald Trump, soal Yerusalem berujung konflik berdarah bagi warga Palestina.
"Saya sangat sedih mendengar keputusan itu. Saya mengecam keras keputusan sepihak itu. Mari semua sisihkan sedikit waktu kita untuk mendoakan rakyat Palestina. Kita sedikit sisihkan waktu kita untuk shalat Tahajud dan memanjatkan doa untuk Palestina," ujar Adhyaksa Dault.
Ia menegaskan, tidak ada satupun kekuatan yang mampu menembus dinding takdir kecuali kekuatan doa. Adhyaksa menceritakan, pernah kedatangan salah satu menteri Palestina. Ketika itu, ia mengaku sangat tersentuh dengan cerita menteri tersebut.
"Rumah saya pernah kedatangan Dr. Maryam, salah seorang menteri di Palestina. Ia bercerita banyak tentang kondisi Palestina. Ia juga mengajak saya untuk mensyukuri nikmat Allah karena Indonesia adalah negara yang indah dan damai, ucap Adhyaksa.
Ia memaparkan, negara pertama yang mengakui kemerdekaan Republik Indonesia adalah Palestina dan Mesir. Maka sudah sepantasnya bangsa Indonesia mengecam keras keputusan sepihak Amerika Serikat yang mengakui Yerussalem sebagai Ibu Kota Israel. Menpora Periode 2004-2009 ini meneruskan, keputusan sepihak tersebut setidaknya menimbulkan dua dampak.
Pertama, melanggar resolusi Dewan Keamanan dan Mejelis Umum PBB, yang Amerika Serikat adalah anggota tetapnya. Kedua, keputusan ini bisa memicu kekacauan dan memanaskan situasi dunia internasional. Sebab, dengan menjadikan Yerussalem sebagai Ibu Kota berarti sama saja dengan menjadikan Yerussalem secara keseluruhan di bawah hegemoni Israel, dan mementahkan upaya perdamaian.
Karena itu, Pramuka mendukung sikap tegas pemerintah Indonesia terhadap keputusan Amerika Serikat yang mengakui Yerussalem sebagai Ibu Kota. "Saya rasa, Bapak Presiden juga perlu meminta Presiden Donal Trump untuk mempertimbangkan keputusannya itu," harap Adhyaksa.
Ikuti Whatsapp Channel Republika