REPUBLIKA.CO.ID, NEW YORK -- Utusan PBB untuk Proses Perdamaian Timur Tengah telah mengatakan kepada Dewan Keamanan PBB ia prihatin dengan peningkatan kerusuhan di wilayah tersebut. Hal tersebut terjadi setelah Presiden AS Donald Trump mengakui Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel.

Koordinator Khusus PBB untuk Proses Perdamaian Timur Tengah Nickolay Mladenov mengatakan dalam sidang darurat Dewan Keamanan mengenai Yerusalem bahwa bentrokan di Tepi Barat Sungai Jordan, Jalur Gaza dan Yerusalem merebak setelah pengumuman Trump pada Rabu (6/12).

Mladenov mendesak semua pemimpin masyarakat, politik dan agama agar menahan diri dari ucapan yang bisa makin meningkatkan kerusuhan. "Rakyat biasa Israel dan Palestina lah yang harus hidup dengan kerusuhan," kata Mladenov seperti dikutip dari Xinhua, Ahad (10/12).

"Ada resiko serius hari ini bahwa kita mungkin menyaksikan rantai aksi sepihak, yang hanya dapat mendorong kita makin jauh dari mewujudkan sasaran bersama kita, perdamaian," ujarnya.

Mladenov menyatakan, dari semua masalah status akhir dalam konflik Palestina-Israel sebagaimana dinyatakan di dalam Kesepakatan Oslo seperti pengungsi, permukiman, keamanan, perbatasan dan lain-lain, status Yerusalem  adalah masalah yang paling rumit dan berat.

Ia mengatakan terserah kepada para pemimpin Israel dan Palestina, dengan dukungan masyarakat internasional, untuk mencapai kesepakatan yang akan mengakhiri pendudukan. "Tak ada rencana B buat penyelesaian dua-negara," katanya, dengan Jerusalem sebagai Ibu Kota Israel dan Palestina.

Sidang Khusus Dewan Keamanan diselenggarakan atas permintaan delapan negara anggota Dewan Inggris, Prancis, Mesir, Italia, Swedia, Uruguay, Bolivia dan Senegal. Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres pada Rabu mengatakan ia menentang setiap tindakan sepihak yang akan membahayakan prospek perdamaian buat Palestina dan Israel.

Ikuti Whatsapp Channel Republika