REPUBLIKA.CO.ID, KAIRO -- Ketua Parlemen Mesir Ali Abdel-Aal pada Ahad (17/12) mengatakan, Mesir sedang mempersiapkan resolusi PBB untuk menghadapi pengakuan AS mengenai Jerusalem sebagai Ibu Kota Israel.
Ketika berbicara selama sidang parlemen, Abdel-Aal mengatakan, Mesir telah mulai menghubungi semua pemimpin Arab dan sejumlah pejabat asing buat resolusi tersebut. Kata dia, Jerusalem akan tetap menjadi kota Arab, dan kembali menyampaikan penolakan Mesir atas keputusan AS untuk mengakui kota suci itu sebagai Ibu Kota Israel dan pemindahan Kedutaan Besar AS dari Tel Aviv ke Jerusalem.
Semua anggota Parlemen Mesir menghadiri sidang tersebut dengan mengenakan kain selempang yang bertuliskan "Jerusalem adalah Arab". Abdel-Aal mengambahkan wakil Mesir untuk Dewan Keamanan PBB telah menyerukan penyelenggaraan sidang darurat untuk membuat pemerintah AS mencabut keputusannya.
Pada 6 Desember, Presiden AS Donald Trump mengakui Jerusalem sebagai Ibu Kota Israel dan memutuskan untuk memindahkan Kedutaan Besar AS dari Tel Aviv ke kota suci yang menjadi sengketa itu.Pengumuman Trump menyulut penentangan dan pengutukan luas dari negara Arab dan Muslim.
Meskipun Israel merebut Jerusalem Timur dari Jordania dalam Perang 1967 dan mengumumkan seluruh kota tersebut sebagai "ibu kotanya yang tak terpisahkan" pada 1980, tindakan itu tak pernah diakui oleh masyarakat internasional. Rakyat Palestina berkeras mereka mesti mendirikan negara merdeka dengan Jerusalem Timur sebagai Ibu Kotanya dalam penyelesaian akhir.
Berdasarkan kesepakatan perdamaian terdahulu Palestina-Israel, status Jerusalem mesti diputuskan melalui pembicaraan status-akhir antara Palestina dan Israel.