REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Harian Partai Golkar Nurdin Halid mengatakan musyawarah nasional luar biasa (Munaslub) Partai Golkar nantinya menetapkan masa kepemimpinan ketua umum terpilih Airlangga Hartanto. Namun kata dia, sesuai aturan masa kepemimpinan hanya sampai 2019 bukan 2022, sebagaimana periode lima tahunan.

Hal ini karena ditetapkannya Airlangga dalam rapat pleno Partai Golkar lantaran mengisi jabtan kosong yang ditinggalkan Setya Novanto karena terjerat kasus korupsi di KPK. "Itu berdasarkan aturan, Pasal 9 (AD/ART) mengatakan, pengisian jabatan lowong itu baik yang dilakukan munas semua tingkatan, hanya melanjutkan periodesasi, itu aturan, bukan kehendak orang. Periodesasi hanya melanjutkan," ujar Nurdin di sela-sela pelaksanaan Munaslub Golkar di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Jakarta pada Selasa (19/12).

Karenanya, ia menilai usulan agar masa kepemimpinan Airlangga diperpanjang hingga 2022 tidak dapat dilakukan pada munaslub saat ini. "Ini tidak mungkin dengan munas sekarang, kalau mau munas lima tahun," kata Nurdin.

Hal itu, kata Nurdin, karena munas untuk ketua umum satu periode lima tahunan memerlukan persiapan yang matang. Tujuannya, untuk memberikan kesempatan luas kepada seluruh kader Golkar. "Untuk maju menjadi ketua umum, tak mungkin gelar munas lima tahunan dengan persiapan munas singkat ini. Kader yang mau maju tak ada waktu sosialisasi," kata Nurdin.

Sebelumnya, Wakil Ketua Dewan Kehormatan Partai Golkar Akbar Tanjung menilai sebaiknya

masa kepemimpinan Airlangga lima tahun. Hal ini agar Airlangga cukup waktu untuk membawa spirit baru dan memajukan Partai Golkar.

"Momentum ini akan efektif kalau seandainya dari sisi waktunya menyangkut kurun waktu cukup untuk bisa membuat partai itu bisa membawa satu spirit baru, semangat baru. Itu membutuhkan juga penyesuaian waktu dan semangat itu. Saya berpendapat lima tahun, saya pikir tepat," kata Akbar.

Ikuti Whatsapp Channel Republika