REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Partai Keadilan Sejahtera (PKS) merasa karakter Pangkostrad Letnan Jenderal Edy Rahmayadi tepat untuk memimpin Provinsi Sumatra Utara. Keputusan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto yang membatalkan pemutasian Edy dinilai tidak memengaruhi pencalonannya.
"Tidak, kan beliau sudah mengundurkan diri. Karena memang itu sudah keharusan (untuk) maju sebagai calon gubernur. Sebagai PNS atau TNI, kan harus mundur," ungkap Ketua Partai PKS Sohibul Iman di Jakarta, Kamis (21/12).
Dengan memberikan dukungan kepada Edy, sudah tentu kemenangan menjadi harapan Sohibul. Jika melihat hasil kajian yang dilakukan OKS, dengan konstelasi politik Sumatra Utara dan situasi yang ada di sana, maka yang paling cocok menurut Sohibul adalah perwira berpangkat bintang tiga itu.
"Membutuhkan kepemimpinan yang tegas, punya visi ke depan. Saya kira posisi, karakter, beliau yang saat ini jadi Pangkostrad tepat," jelasnya.
Sebelumnya, Edy merasa pembatalan mutasinya tak ada urusan dengan pencalonan di Pilgub Sumut. Ia akan tetap maju mencalonkan diri sebagai gubernur dan tidak memikirkan kemungkinan naik pangkat menjadi Jenderal.
"Loh ya kan tidak ada urusan kan (pembatalan itu). Gubernur ya gubernur. Itu sudah menjadi pilihan hidup saya," ungkap Edy saat dihubungi Republika.co.id, Rabu (20/12).
Seperti diketahui, pada Selasa (19/12) lalu beredar Surat Keputusan Panglima TNI No. Kep/982.a/XII/2017. Dalam surat tersebut disebutkan, ada beberapa perubahan keputusan dalam hal pemberhentian dari dan pengangkatan dalam jabatan di lingkungan TNI yang lalu. Edy menjadi salah satu perwira tinggi yang batal dimutasi. n