REPUBLIKA.CO.ID,ANKARA -- Turki melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) pada 2.756 pegawai pelayanan publik karena diduga memiliki hubungan dengan kelompok teror. Hal itu berkaitan dengan upaya pemerintah melakukan pembersihan setelah kudeta militer yang gagal tahun lalu.

Dikutip dari Bloomberg, Ahad (24/12), terdapat dua keputusan pemerintah untuk memberhentikan 637 personel militer, 360 anggota gendarmerie atau polisi militer, dan 150 akademisi. Sekitar 115 orang yang sebelumnya dipecat dipekerjakan kembali ke sektor publik.

Selain itu, pemerintah juga menutup dua surat kabar lokal, 14 asosiasi, dan satu klinik kesehatan. Turki mengutuk upaya kudeta pada Juli 2016 oleh ulama Fethullah Gulen yang berbasis di AS. Jaringan pengikut Gulen pun dianggap sebagai bagian dari kelompok teror.

Turki mengumumkan keadaan darurat setelah kudeta yang memungkinkan pemerintah untuk menangkap sekitar 50 ribu orang dan memberhentikan lebih dari 110 ribu pegawai negeri karena diduga memiliki kaitan dengan Gulen atau kelompok militan.

Pemerintah menilai, upaya pembersihan dan penangkapan diperlukan untuk melawan bahaya yang terus berlanjut akibat pengikut gerakan Gulen. Meski, sejumlah kritikus menyebut pemerintah menggunakan kekuatan darurat itu untuk memenjarakan dan membungkam lawan.

Ikuti Whatsapp Channel Republika