REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengamat Politik Universitas Padjajaran, Muradi, menilai PDIP saat ini dalam situasi membaca peta politik di Jawa Barat (Jabar) terlebih dulu sebelum mengusung calon untuk Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jabar 2018. Sebagai partai pemenang di Jabar dan bisa mengajukan calonnya sendiri, langkah PDIP sekarang yang belum menentukan calon harus dilihat sebagai bagian dari strategi politik.
"Sebab, dengan membaca peta politik termutakhir maka pengajuan nama calon bisa menyesuaikan dengan strategi pemenangan politik," tutur dia kepada Republika.co.id, Selasa (26/12).
Menurut Muradi, jika PDIP mengajukan calon di luar tiga nama yang beredar dalam sejumlah survei, yakni Deddy Mizwar, Ridwan Kamil dan Dedi Mulyadi, maka posisi PDIP harus lebih bekerja keras untuk pemenangan. Realitas politik dan peta di Jabar pun relatif stabil, sehingga jika mengajukan di luar nama tersebut membutuhkan waktu utk pembangunan opini elektoralnya
"Waktu enam sampai sembilan bulan berisiko tidak cukup waktu, sehingga akan mengurangi daya cengkram politik pemenangan," tuturnya.
Namun, bila mengajukan salah satu dari tiga nama tersebut, maka peluang menangnya akan ditentukan sejauh mana menguasai basis pemilih tradisional PDIP, seperti di Cirebon Raya, Priangan Timur barat daya (Kota Banjar, Ciamis, dan Pangandaran), Bandung Raya (KBB, Kabupaten Bandung, Cimahi) serta Majalengka, Subang, dan juga Kabupaten Bogor dan Kota Bogor.
"Artinya kedua kemungkinan tersebut masih menjadi opsi bagi PDIP untuk menentukan siapa yang akan dicalonkan, apakah ketiga nama yang sudah beredar atau mengajukan nama baru dengan segala resiko yang akan dihadapi," katanya.
Meski begitu, Muradi mengakui, keterpilihan calon di Pilgub Jabar 2018 saat ini masih tergolong cair. Tetapi, menurutnya persepsi politik di Jabar sudah mulai terbangun meski masih belum begitu menguat.