Amerika Bantah Dalangi Demonstrasi Iran

REPUBLIKA.CO.ID, NEW YORK -- Amerika Serikat (AS) membantah menjadi salah satu pendukung gerakan demonstrasi yang terjadi di Iran. Utusan AS untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Nikki Haley menyebut tudingan tersebut merupakan hal yang tidak masuk akal.

"Demonstrasi terjadi secara spontan di hampir di semua kota Iran. Itu menggambarkan secara jelas kebangkitan orang-orang tertindas melawan diktator mereka," kata Nikki Haley, Rabu (3/1).

Meski demikian, AS berencana melakukan sidang darurat Dewan Keamanan PBB beserta Lembaga Hak Asasi Manusia di Jenewa menyusul aksi protes tersebut. Lebih jauh, Haley mengatakan, dunia internasional tidak boleh gagal memberikan dukungan reformasi seperti yang terjadi pada 2009 lalu.

"Kita tidak boleh melakukan kesalahan yang sama," tambah Haley.

Aksi protes yang berujung pada kerusuhan itu disusul oleh pemblokiran akses internet dan media sosial oleh pemerintah Iran. Hal ini dilakukan agar otoritas dapat mengontrol kerusuhan akibat aksi protes dari para demonstran tersebut.

Kementerian Luar Negeri AS mendesak pemerintah Iran segera memulihkan akses warga terhadap internet. Negeri Paman Sam juga meminta otoritas setempat memberikan segala bentuk akses media sosial bagi warga Iran.

Sebelumnya, Pemimpin Tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei angkat bicara menyusul pergolakan di Iran sejak 28 Desember lalu. Dalam pernyataan pertamanya ia menuding pihak eksternal yang menyebabkan terjadinya pergolakan di Iran.

"Musuh Iran telah bersekutu dan menggunakan berbagai cara yang mereka miliki, termasuk uang, senjata, politik dan dinas intelijen, untuk menimbulkan keresahan," katanya.

Sekutu Iran dalam perang Suriah, Rusia mengecam campur tangan asing dalam demonstrasi tersebut. Melalui kantor berita, pemerintah Rusia mengatakan, ikut serta asing dalam aksi protes telah menyebabkan ketidakstabilan dalam negara tersebut.

Sementara akibat protes tersebut, Presiden Prancis Emmanuel Macron dan Menteri Luar Negeri Jean-Yves Le Drian menunda kunjungan ke Teheran. Rencananya, kedua petinggi pemerintah Prancis itu akan terbang ke Iran pada pekan ini.

Melalui sambungan telepon, Marcon mengatakan pada Presiden Iran Hassan Rouhani menhormati kebebasan berpendapat warga negaranya. Hal serupa juga disampikan pemerintah Turki yang meminta Iran menahan diri dalam protes tersebut.

"Kami percaya mereka harus menghindari kekerasan dan tidak menyerah pada provokasi," kata Kementerian Luar Negeri Turki sambil berharap Iran dapat menghindari intervensi asing.

sumber : Reuters

Ikuti Whatsapp Channel Republika