REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wali Kota Jakarta Pusat (Jakpus) Mangara Pardede mengungkapkan alasan awal mengapa pedagang kaki lima (PKL) Pasar Tanah Abang bisa menggelar lapak dagangannya di sisi timur Jalan Jatibaru Raya, Tanah Abang, Jakarta Pusat itu.
Ia mengatakan, hal itu berawal dari keinginan pemerintah untuk menata transportasi di area Pasar Tanah Abang, karena banyaknya masyarakat yang turun dari Stasiun Tanah Abang yang kalau tidak segera diatasi akan mengakibatkan kepadatan berlebih.
"(Stasiun) Tanah Abang saat ini rata-rata menurunkan dan mengangkut penumpang dari dan ke Tanah Abang rata-rata perhari 110 ribu penumpang," kata Pardede saat FGD soal penataan lalu lintas dan kawasan Stasiun Tanah Abang, di Hotel Milenium, Jakarta, Kamis (4/1).
Ia menambahkan, sebelum penataan Stasiun Tanah Abang sekarang ini, pintu keluar stasiun tersebut hanya ada satu di Jalan Jatibaru Raya yang menurutnya bisa dibayangkan bagaimana kepadatan area tersebut.
Apalagi, dengan banyaknya masyarakat yang turun dari stasiun itu juga menambah angkutan umum seperti mikrolet, bajaj, ojek online, dan ojek pangkalan yang ngetem di Jalan Jatibaru Raya, sehingga membuat area tersebut semakin semrawut. "Itu bisa kita bayangkan seperti apa crowded-nya Tanah Abang ini," katanya.
Saat pertemuan pertama kali Wali Kota Jakpus dengan Gubernur DKI Jakarta, hal yang dibahas adalah masalah tersebut. Bagaimana mengatasinya, terlebih Pasar Tanah Abang juga dikunjungi orang dari mancanegara.
Lalu ditemukan jawabannya adalah penataan transportasi, harus dikurangi angkutan umum yang melintas di Tanah Abang. Kalau tidak seperti ini, menurutnya tak pernah selesai masalah di area tersebut.
"Pak gubernur mengambil keputusan zero transportasi umum yang melintas di jalan Jatibaru keliling Kebun Jati kemudian mengitari Tanah Abang itu," kata Pardede.
Lalu PT Transjakarta diminta menyediakan shuttle bus untuk angkut masyarakat dari dan ke Pasar Tanah Abang. Bus itu diberinama Tanah Abang Explore yang disediakan secara gratis.
"Kemudian karena dengan penataan seperti itu maka satu ruas jalan tak berfungsi maka dimanfaatkan sebagai tempat PKL, kita tata lah menjadi tempat PKL. Kami data semua PKLnya kemudian ditempatkan di sana ditata dengan baik," katanya.
Ia mengatakan, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tak pernah mengatakan akan menerapkan kebijakan itu selamanya. Pardede mengaku telah menemukan sebuah solusi yang akan mulai dikerjakan tahun 2018 ini.
Ikuti Whatsapp Channel Republika