REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sohibul Iman menilai proses demokrasi di Indonesia pasca reformasi 1998 masih memiliki sejumlah catatan kekurangan terutama dalam penyelenggaraan agenda politik di daerah. Menurutnya demokrasi di Indonesia masih bersifat prosedural.

"Secara umum sudah berjalan baik, tapi menurut kami masih ada catatan yang harus diperhatikan," tutur Sohibul di sela-sela kegiatan Konsolidasi Calon Kepala Daerah di Jakarta, Kamis (4/1)

Menurut Sohibul, munculnya desentralisasi dan otonomi daerah menyebabkan ada beberapa catatan dalam pelaksanaan proses demokrasi di daerah maupun pemilu. "Yang pertama, demokrasi yang kita bangun, yang kita rayakan hari ini, adalah demokrasi prosedural. Belum menunjukkan demokrasi substansial," katanya memaparkan.

PKS menilai pemilihan langsung yang berjalan baik sudah berlangsung di banyak daerah, namun masih bisa disaksikan Pilkada maupun Pemilu yang masih diwarnai politik uang dan berbagai kecurangan-kecurangan. Hal itu tidak sesuai dengan semangat meningkatkan kualitas demokrasi dan belum mencerminkan aspirasi yang sesungguhnya, pungkas Sohibul.

Kedua, tujuan demokrasi adalah menyejahterakan, namun ternyata setelah 20 tahun melewati reformasi, Indonesia masih mengalami ketidakselarasan antara politik dan ketidaksejateraan ekonomi masyarakat. Sedangkan yang ketiga, pada batas tertentu masih ditemukan anarki-anarki pada tingkat tokoh-tokoh tertentu yang dinilai belum dewasa berdemokrasi.

"Malah mereka merangsang dan mendorong pengikutnya untuk melakukan tindakan yang anarki," pungkas Sohibul.

Ikuti Whatsapp Channel Republika