REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta melakukan koordinasi dengan biro hukum dan Polda Metro Jaya (PMJ). Dari pertemuan tersebut disiapkan berbagai opsi untuk mengantisipasi kondisi lalu lintas apabila larangan sepeda motor telah resmi dicabut.
Kepala Dishub DKI Jakarta Andri Yansyah menjelaskan, dalam rapat tersebut diputuskan bahwa langkah pertama yang akan dilakukan adalah pencabutan plang atau rambu larangan sepeda motor. Ini merupakan usulan dari pihak kepolisian.
Andri mengatakan, selama masih ada rambu, polisi berkewajiban untuk menindak pengendara sepeda motor yang melintas di ruas yang tadinya dilarang. Padahal, tindakan itu tidak lagi dapat diakomodasi oleh hakim karena keputusan Mahkamah Agung (MA) telah memiliki kekuatan hukum yang tetap.
Pencabutan rambu telah dimulai hari ini dan akan dilanjutkan hingga selesai. "Kan kemarin dari utara dulu. Yang jadi masuk materi belum. Hasil keputusan tadi suruh cabut ya cabut," kata dia.
Kedua, Andri memerintahkan agar dibuat kajian untuk menata lalu lintas di kawasan tersebut. Meski tak menyebutkan detail, namun ia mengatakan ada banyak usulan yang masuk dalam rapat tersebut. Ini akan dipaparkan kepada Gubernur Anies Baswedan untuk dijadikan landasan dalam pengambilan keputusan.
Setelahnya, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI akan membuat peraturan gubernur (Pergub) pencabutan dan memberlakukan formula baru yang kini masih dikaji.
Kepala Bidang Manajemen Rekayasa Lalu Lintas Dinas Perhubungan DKI Jakarta Priyanto menyebutkan, salah satu opsi yang diusulkan dalam rapat tersebut adalah pemberlakuan aturan ganjil genap untuk sepeda motor. Sebab, selama ini hasil evaluasi dishub menunjukkan bahwa rekayasa lalu lintas untuk jenis kendaraan yang setara lebih bagus daripada campur (mix).
"Ada beberapa opsi apakah nanti dibalik sepeda motor ganjil roda empat genap," kata dia.
Opsi ini masih akan dikaji bersama pilihan-pilihan lain. Rencananya, dishub akan melakukan pertemuan kembali pekan depan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika