REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON -- Penegakan imigrasi dan Bea Cukai (ICE) AS melakukan operasi ke hampir 100 gerai 7-Eleven pada Rabu (10/1). Mereka menahan 21 pekerja yang dicurigai berada di AS secara ilegal dan memberi tenggat waktu bagi pemilik toko untuk membuktikan pekerjanya telah diberi wewenang untuk bekerja.
"Operasi hari ini akan mengirim pesan yang kuat kepada pelaku bisnis AS yang mempekerjakan dan menggunakan tenaga kerja ilegal. ICE akan memberlakukan undang-undang, dan jika Anda melanggar hukum, Anda akan dimintai pertanggungjawaban," kata Wakil Direktur ICE Thomas Homan.
Pemberitahuan operasi ini disampaikan pada Rabu (10/1) ke 98 gerai 7-Eleven di 17 negara bagian dan di District of Columbia pada pukul 06.00 pagi waktu setempat. Pemilik dan manajer gerai memiliki waktu tiga hari kerja untuk mempersiapkan dokumen yang menunjukkan karyawan mereka berada di negara tersebut secara legal. Jika tidak, mereka dapat menghadapi hukuman perdata dan pidana.
Negara bagian yang mendapatkan pemberitahuan ini adalah California, Colorado, Delaware, Florida, Illinois, Indiana, Maryland, Michigan, Missouri, Nevada, New Jersey, New York, North Carolina, Oregon, Pennsylvania, Texas, dan Washington.
Operasi ini merupakan tindak lanjut dari penangkapan sembilan pengelola gerai 7-Eleven pada 2013. Mereka dituduh mempekerjakan karyawan yang tinggal secara ilegal di AS dan memberi mereka identitas yang dicuri dari warga AS.
7-Eleven mengatakan pemilik gerai tidak bertanggung jawab untuk membuat keputusan perekrutan berdasarkan kepatuhan terhadap undang-undang federal, negara bagian, dan lokal. Perusahaan ini juga tidak melakukan verifikasi status imigrasi. 7-Eleven yang berbasis di Irving, Texas, memiliki 60 ribu gerai di 18 negara, 8.500 di antaranya ada di AS.
Baca juga, Trump Ancam Juntaan Imigran untuk Dideportasi.
Juru bicara ICE Danielle Bennett mengatakan, operasi tersebut merupakan operasi terbesar yang pernah dilakukan sejak Presiden Donald Trump mulai menjabat pada Januari lalu. Trump telah mempersempit langkah imigran ilegal, termasuk membangun tembok di perbatasan AS dengan Meksiko.
Dalam sebuah pertemuan di Gedung Putih pada Selasa (9/1), Trump mendesak anggota parlemen untuk segera mencapai kesepakatan bipartisan mengenai program yang ditujukan bagi orang-orang yang datang ke negara tersebut secara ilegal. Kesepakatan ini perlu dicapai sebelum beralih ke undang-undang imigrasi yang lebih komprehensif.
Ikuti Whatsapp Channel Republika