REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Dewan Pakar Partai Golkar Mahyudin sudah mengetahui sejak lama nama Bambang Soesatyo akan menjadi Ketua DPR mengantikan Setya Novanto, yaitu sebelum Musyawarah Nasional Golkar.
"Tapi kalau saya sendiri sudah tau sudah lama sebelum munas saya sudah tahu. Tapi kami tidak boleh mendahului apa kebijakan ketua umum namun kemarin sudah banyak yang bicara padahal saya tidak tahu kapan dirapatkannnya dan kami memang mengakui Pak Bambang," kata Mahyudin di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (12/1).
Dia mengatakan semua keputusan dikembalikan kepada Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto dan di internal Golkar sudah legowo untuk posisi Ketua DPR diserahkan pada Bambang. Wakil Ketua MPR RI itu mengatakan saat Rapat Pleno Fraksi Partai Golkar pada Kamis (11/1), tidak ada yang menolak pencalonan Bambang sebagai Ketua DPR.
"Sampai kemarin kita di rapat pleno fraksi tidak ada yang menolak. Karena menurut yang saya tahu termasuk Pak ARB, selaku ketua Dewan Pembina Partai Golkar sudah tahu nama itu, dari awal sudah tahu semua," ujarnya.
Namun, menurut Mahyudin, penyerahan nama Bambang ke DPR menunggu hasil keputusan revisi UU nomor 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) mengenai penambahan kursi Pimpinan DPR dan MPR untuk PDI Perjuangan.
Dia menjelaskan kemungkinan akan ada penambahan unsur pimpinan DPR maupun pimpinan MPR tanpa tidak membongkar pimpinan yang ada. "Jadi penunjukkan itu Bambang sebagai Ketua DPR setelah UU MD3 yang baru selesai," katanya.
Sebelumnya, politisi Partai Golkar Ahmadi Noor Supit mengatakan Ketua DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto telah menunjuk Ketua Komisi III DPR Bambang Soesatyo sebagai Ketua DPR menggantikan Setya Novanto. Dia mengatakan keputusan itu tinggal menunggu hasil rapat pleno DPP Partai Golkar yang digelar dalam waktu dekat dan segera diumumkan secara resmi.
Supit mengatakan keputusan pergantian Ketua DPR sudah diambil sejak lama dan telah melalui proses sosialisasi dan klarifikasi kepada seluruh calon kandidat pengganti Novanto.