REPUBLIKA.CO.ID, SUKABUMI -- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sukabumi menolak rencana pemerintah yang akan mengimpor beras. Sebab pada akhir Januari ini Sukabumi akan memasuki musim panen.

"Rencana impor berbarengan dengan musim panen. Dan kami atas nama Pemkab Sukabumi menolaknya," ujar Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Sukabumi Sudrajat kepada Republika.co.id, Ahad (14/1).

Penolakan ini kata dia untuk melindungi para petani yang akan masuk musim panen. Jika tetap dilakukan, ungkap Sudrajat, maka harga beras di tingkat petani pada saat musim panen akan jatuh terimbas beras impor. Padahal para petani sebelumnya telah dibina dan berharap harga yang ideal pada musim panen.

Oleh karena itu tutur Sudrajat, pemkab meminta jika impor beras tetap dilakukan, sebaiknya dilaksanakan setelah musim panen berlalu. Musim panen padi di Sukabumi akan berlangsung akhir Januari, Februari, Maret hingga April mendatang.

Sudrajat menerangkan, pada Januari 2018 ini saja Sukabumi diprediksi mampu menghasilkan beras sebanyak 32 ribu ton. Sementara jumlah kebutuhan untuk warga Sukabumi per bulannya hanya sebanyak 21 ribu ton.

Data ini ungkap Sudrajat menunjukkan persediaan beras pada Januari sangat mencukupi. Jumlah poduksi beras ini akan semakin besar pada Februari. Pada bulan tersebut jumlah produksi beras mencapai 72 ribu ton dan kebutuhan hanya 21 ribu ton.

Diakui Sudrajat, produksi beras pada Desember 2017 memang kurang dibandingkan kebutuhan. "Pada waktu itu produksi hanya 16 ribu ton sementara kebutuhan 21 ribu ton," imbuh dia.

Kekurangan sekitar 5.000 ton ini sebenarnya bisa diatas oleh beras cadangan pemerintah di Bulog. Dalam artian Bulog bisa langsung menyalurkan beras cadangan tersebut ke pasaran untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Sukabumi Dedah Herlina menambahkan, produksi beras di Sukabumi dinilai mencukupi untuk kebutuhan masyarakat.

"Tanpa impor kebutuhan beras masih bisa terpenuhi," cetus dia.

Ikuti Whatsapp Channel Republika