REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Dewan Pimpinan Partai Golkar resmi mengumumkan penetapan Bambang Soesatyo sebagai Ketua DPR menggantikan Setya Novanto. Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto yang memimpin sekaligus membacakan pengumuman resmi tersebut.
"Secara kami sampaikan dari DPP Partai Golkar tentang penetapan Bapak Bambang Soesatyo sebagai Ketua DPR," ujar Airlangga yang langsung menyerahkan surat penetapan tersebut kepada Bambang di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Senin (15/1).
Airlangga menyebut penetapan nama Bambang sebagai Ketua DPR telah sesuai dengan tahapan dan mekanisme pembahasan naik di internal Partai Golkar maupun komunikasi dengan toko-tokoh di Partai Golkar. Baik dari Dewan Pembina Golkar, Dewan Pakar Partai Golkar maupun rapat DPP terbatas di tingkat koordinator Bidang.
"Memang dari nama-nama yang muncul di publik seluruhnya mampu mempunyai posisi ketua DPR namun setelah dilakukan komunikasi di lingkungan strategi dan politik maka sodara Bambang Soesatyolah yang ditetapkan untuk mengisi jabatan lowong setelah Pak SN undurkan diri," ujar Airlangga.
Menurut Airlangga, ia memahami bahwa jabatan ketua DPR tidaklah mudah dalam periode tersisa DPR yang hanya 1,5 tahun. Namun saat ini telah memasuki tahun politik dimana eskalasi kontestasi politik meningkat.
Karenanya DPR sebagai mitra kelembagaan tinggi negara tentu diharapkan dapat menjadi bagian untuk mengembangkan politik ekonomi dan hukum untuk menjaga keseimbangan. Selain itu, DPR juga saat ini mendapat sorotan yang luas dan tidak dalam posisi yang baik kinerjanya dinilai publik.
"Sehingga ( DPR) kinerjanya diharapkan untuk dapat ditingkatkan oleh karna itu dibutuhkan sosok Ketua DPR yang mampu meningkatkan citra kelembagaan DPR dan memperoleh kepercayaan masyarakat terutama untuk perwakilannya yang dapat mencerminkan efektifitas, produktifitas dan aspiratif agar dapat berwibawa dan bermantaan di mata publik," ujar Airlangga.
Adapun setelah penetapan Golkar tersebut, surat penetapan nama Bambang akan diserahkan kepada Pimpinan DPR untuk dibahas dalam forum rapat pimpinan. Selanjutnya akan dibahas dalam rapat konsultasi pengganti Badan Musyawarah (Bamus) dan dilanjut setelahnya dengan rapat Paripurna Penetapan dan pelantikan Ketua DPR.
Ikuti Whatsapp Channel Republika