REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menegaskan agar pemerintah segera melakukan konsolidasi data sebelum mengambil kebijakan impor beras.
Komisioner KPPU RI, Saidah Sakwan menjelaskan, data merupakan basis diagnostik dalam mengambil kebijakan. Ketika data yang tercatat salah maka dipastikan kebijakan yang diambil akan salah.
"Kalau basis data yang disajikan salah, intervensi apapun terhadap instrumen kebijakan akan missed, akan distorsi terhadap pasar," ujar Saidah Sakwan dalam diskusi "Dinamika Harga dan Impor Beras" di Jakarta, Rabu (17/1).
Data- data yang tepat sangat penting untuk manajemen stok. Manajemen stok ini diperlukan untuk menyeimbangkan antara produsen yaitu proteksi petani dan konsumen yaitu dengan harga yang terjangkau.
"Kita ingin stok ada. Kalau stok ada, harga tidak akan mahal. Jadi ada manajemen stok. Kalau tidak ada stok dalam negeri, memang jalan satu-satunya adalah harus impor untuk memenuhi itu," tuturnya.
Apabila berencana untuk impor, kata dia, harus dilihat juga data neraca. Saat ini tidak ada kesesuaian data. Pemerintah berencana untuk impor karena stok tidak ada, sedangkan Kementerian Pertanian menyatakan terjadi surplus 17 juta ton.
Menurut Saidah, Persatuan Penggilingan Padi dan Pengusaha Beras Indonesia (Perpadi) menyatakan bahwa stok beras saat ini memang tidak mencukupi. Hal itu bisa dilihat di Pasar Induk Beras Cipinang dimana di tempat tersebut stok beras hanya cukup untuk waktu 1 minggu alih- alih dua bulan sebelum panen raya.
"Stok di gudang- gudang pasar Cipinang tidak ada. Karena harusnya punya stok selama dua bulan, tapi hanya punya stok 1 minggu. Nah ini manajemen transisi ini yang harus di-handle oleh pemerintah," ujar Saidah.
Pemerintah mengatakan bahwa panen raya baru dimulai pada Februari, tetapi menurut informasi yang diterima KPPU, di beberapa daerah sudah ada yang mulai panen raya bulan ini. Kendalanya, apabila misalnya Sulawesi Selatan panen raya, maka stok beras yang sekitar 2,5 juta ton akan diperebutkan oleh seluruh wilayah Indonesia.
Terkait keputusan impor, kata Saidah, beras impor harus menjadi stok Bulog dan tidak boleh didistribusikan ke pasar ketika panen raya. Karena jika didistribusikan, sedangkan Bulog tidak bisa melakukan penyerapan maksimal beras petani, maka akan terjadi distorsi terhadap pasar, karena harga gabah petani menjadi turun.
"Bulog harus bisa melindungi harga di tingkat petani, jangan sampai dibeli murah. Masalahnya saat panen raya pengeringnya tidak ada, sehingga pasti harga akan murah juga dan petani rugi petani," tutur Saidah. Ia berharap pemerintah dapat mengatasi persoalan- persoalan tersebut, yang tidak hanya berada di hilir tapi juga hulu.
Ikuti Whatsapp Channel Republika