REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan melakukan peletakan batu pertama pembangunan rumah susun Klapa Village di Pondok Kelapa, Duren Sawit, Jakarta Timur, Kamis (18/1). Pembangunan itu sebagai implementasi program rumah down payment (DP) nol rupiah.
"Dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim seraya memohon ridha Allah, pada hari Kamis, 18 Januari 201i, ground breaking Klapa Village dinyatakan dimulai," kata Anies, yang menandakan program itu mulai dikerjakan.
Rumah dengan DP nol rupiah merupakan salah satu janji Gubernur Anies dan Wakil Gubernur Sandiaga Salahuddin Uno saat kampanye di Pilkada DKI 2017. Anies pernah menjelaskan tiga skema yang akan ditempuh dalam penyediaan rumah susun DP nol rupiah. Pertama, pembangunan rumah susun (rusun) baru dengan APBD di atas lahan milik Pemprov DKI.
Kedua, pembangunan rusun DP nol rupiah akan melibatkan pihak swasta dalam pembangunan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di atas lahan milik pemprov. Ketiga, akan melibatkan BUMD/BUMN dalam penyediaan rumah yang proporsinya bergantung pada lokasi lahan.
Sasaran program rumah DP nol rupiah diprioritaskan bagi warga DKI yang belum memiliki rumah serta memenuhi kriteria kepemilikan rumah susun sederhana milik. Pengerjaan proyek itu akan dilakukan Perusahaan Daerah (PD) Pembangunan Sarana Jaya.
Anies mengatakan, hunian vertikal itu nantinya hanya diperuntukkan MBR di bawah Rp 7 juta. Dia menyebut, tahap pertama pembangunan Klapa Village akan dibangun satu menara terlebih dulu dari rencana dua menara. Pengerjaannya ditargetkan selesai dalam 1,5 tahun ke depan. Namun, Anies meminta agar pelaksana proyek bisa menyelesaikannya lebih cepat.
Sesuai maket, menara pertama terdiri 20 lantai dengan total 703 unit. Sebanyak 513 unit di antaranya bertipe 36 meter persegi (m2) dan 190 unit tipe 21 m2. Harga per unitnya untuk tipe 36 dengan dua kamar ditetapkan Rp 320 juta, sementara tipe 21 yang memiliki satu kamar seharga Rp 185 juta.
Anies mengingatkan, PD Pembangunan Sarana Jaya selaku pemegang proyek bekerja sama dengan PT Totalindo Eka Persada supaya bisa menjaga kualitas bangunan. Meski diperuntukkan MBR, Anies mengingatkan, kualitas bangunan tak boleh diturunkan.
Direktur Utama PD Pembangunan Sarana Jaya Yoory C Pinontoan menjelaskan, proyek Klapa Village dibangun di atas lahan seluas 1,4 hektare. Pihaknya siap menggelontorkan dana ratusan miliar untuk merealisasikan proyek tersebut, dengan tetap menjaga kualitas bahan bangunan.
"Investasi kita sekitar Rp 200 miliar pembangunannya. Biaya pembangunannya Rp 200 miliar untuk tahap pertama dan untuk dua tower Rp 400 miliar," ujar Yoory.
Sementara, sebanyak 12 perusahaan properti yang merupakan anggota Real Estate Indonesia (REI) menyatakan dukungan terhadap Pemprov DKI dalam mewujudkan program rumah DP nol rupiah. Ketua REI DKI Amran Nukman HD mengatakan, pihaknya akan membentuk tim kecil untuk membicarakan kesepakatan tersebut. Tim itu akan terdiri dari perwakilan Pemprov DKI dan REI.
"Dengan penandatanganan pernyataan mendukung program DP nol rupiah, kami pengembang saat ini anggota 400, tadi diwakili 21 anggota kami, konkret bersedia mendukung program bapak," kata Amran usia bertemu Sandiaga di Balai Kota DKI, kemarin.
Menurut Amran, masih ada beberapa pekerjaan rumah yang harus diselesaikan Pemprov DKI sebelum program itu berjalan. Misalnya, skema DP nol rupiah yang hingga kini masih dikoordinasikan dengan Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Amran juga mengharapkan adanya terobosan dalam mengatasi masalah perizinan yang menjadi keluhan utama para pengembang. Selain itu, ada juga masalah ketersediaan lahan yang harus diselesaikan. \"Lahannya sendiri di mana? Apa dari pemerintah yang berdiri di atas HPL bisa dijual?\" kata Amran.
Meski begitu, Amran menganggap program itu tak menjanjikan keuntungan secara finansial. Dia menuturkan, keuntungan yang bisa didapat anggota REI bisa diharapkan dari insentif yang diberikan oleh Pemprov DKI.
"Tentunya itu bukan proyek untunglah itu pastinya. Karena kalau kita cari untung bukan lewat situ. Kita punya kewajibanlah untuk itu," kata Amran.
Ketua REI Indonesia Soelaeman Soemawinata mengatakan, REI mendukung program DP nol rupiah sebagai wujud keberpihakan pemerintah daerah (pemda) dalam merealisasikan kebijakan prorakyat kecil. REI, sambung dia, ingin berpartisipasi dalam pembangunan untuk kemajuan bangsa Indonesia.
Soelaeman ingin setiap DPD REI untuk bersinergi dengan pemda. Dia juga memerintahkan semua ketua DPD REI untuk mendukung program daerah. "Kita sebagai perusahaan swasta akan selalu mendukung karena memang kita ingin mengikuti regulasi yang ada," kata Soelaeman.
Sandiaga mengatakan, saat ini masih ada 300 ribu kekurangan rumah dengan harga terjangkau yang harus dipenuhi Pemprov DKI. Dia pun menargetkan kebutuhan bagi warga kelas bawah itu dapat tercukupi dalam lima tahun.
(Pengolah: erik purnama putra).
Ikuti Whatsapp Channel Republika