REPUBLIKA.CO.ID, DAVOS -- Menteri Keuangan Amerika Serikat Steven Mnuchin mengatakan, fokus utama AS terkait perkembangan cryptocurrency adalah memastikan penggunaannya. Ia mengaku, AS tidak ingin mata uang tersebut digunakan untuk aktivitas terlarang dan mengajak negara-negara lain untuk bergabung dengan Amerika Serikat dalam mengaturnya.
"Fokus nomor satu saya pada cryptocurrency, apakah itu mata uang digital, Bitcoin, atau hal lainnya adalah kami ingin memastikan bahwa mereka tidak digunakan untuk aktivitas terlarang," katanya dalam Forum Ekonomi Dunia di Davos, Swiss seperti dikutip dari Reuters pada Kamis (25/1).
Mnuchin mengaku tetap mendorong perkembangan fintech dan inovasi. Akan tetapi, ia juga ingin memastikan semua pasar keuangan tetap aman. Ia pun mendesak seluruh dunia untuk ikut memiliki regulasi yang sama.
Aturan yang berlaku di AS untuk Bitcoin dan mata uang virtual lainnya harus mematuhi peraturan terkait anti pencucian uang.Sebanyak 100 perusahaan telah terdaftar dalam Jaringan Penegakan Kejahatan Keuangan AS. Aturan itu mengharuskan perusahaan-perusahaan mengajukan laporan tentang aktivitas keuangan yang mencurigakan. Namun, saat ini masih banyak negara lain tidak memiliki persyaratan seperti itu.
Bitcoin melonjak lebih dari 1.700 persen tahun lalu ke rekor tertinggi dan meningkatkan kekhawatiran karena dapat menimbulkan risiko bagi investor dan sistem keuangan global. Regulator juga telah memperingatkan risiko bahwa pelaku kriminal dapat menggunakan mata uang virtual untuk menyimpan dan menggunakannya untuk tindak kejahatan. Hal ini karena mata uang tersebut dapat digunakan secara anonim.
Beberapa negara seperti Korea Selatan dan Cina telah mencoba untuk memperlambat perdagangan cryptocurrency. Kekhawatiran akan tekanan yang lebih besar mampu mendorong Bitcoin turun hampir 20 persen pekan lalu.
Pembuat kebijakan di seluruh dunia sedang memperdebatkan bagaimana menghadapi volatilitas mata uang virtual. Kepala Dana Moneter Internasional (IMF) Christine Lagarde mengatakan, negara-negara harus memperhitungkan risiko dan manfaat yang terkait dengan pengembangan mata uang virtual.
"Anonimitas, kurangnya transparansi, kemampuan menyembunyikan dan melindungi pencucian uang, serta pendanaan terorisme tidak dapat diterima," kata Lagarde kepada forum di Davos.
Ikuti Whatsapp Channel Republika