REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) Bambang Soesatyo mengadakan rapat pimpinan (rapim) dengan para wakil ketuanya di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (25/1). Agenda rapim itu adalah membicarakan hal-hal krusial di DPR sekaligus membahas surat-surat masuk.
Seluruh wakil ketua DPR hadir dalam rapim itu. Yakni Fadli Zon yang membidangi urusan politik dan keamanan, Fahri Hamzah (bidang kesejahteraan rakyat), Agus Hermanto (bidang industri dan pembangunan), serta Taufik Kurniawan (bidang ekonomi dan keuangan).
“Ini merupakan rapat pimpinan pertama sejak saya menjabat ketua DPR. Rapim baru bisa dilakukan sekarang karena menunggu pimpinan lain berada di Jakarta,” ujar ketua DPR yang beken dengan nama panggilan Bamsoet itu dalam keterangannya.
Bamsoet menjelaskan, rapim itu membicarakan perkembangan sejumlah rancangan undang-undang (RUU) yang tengah dibahas di DPR. Di antaranya adalah RUU MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3) yang substansi dan pasal-pasalnya sudah disetujui pemerintah.
“Karena pada prinsipnya sudah terjadi kesepakatan antara pemerintah dan DPR, kita harapkan UU MD3 sudah bisa disahkan paling lambat tanggal 14 Februari depan,” sebutnya.
Legislator Partai Golkar itu menambahkan, rapim juga membahas penanggulangan kejadian luar biasa campak dan gizi buruk di Kabupaten Asmat, Papua. Pimpinan DPR sepakat akan melakukan penggalangan bantuan dari para anggota DPR untuk disalurkan ke Papua.
“Kami harapkan akan banyak anggota dewan yang ikut menyumbang untuk menyelesaikan permasalahan gizi buruk di Papua. Komisi VIII, IX dan X juga segera mengadakan rapat koordinasi dengan kementerian terkait guna mengatasi permasalahan tersebut,” tutur Bamsoet.
Namun, ada hal lain yang juga disepakati rapim, yakni tradisi pertemuan informal sembari makan siang (lunch meeting) setiap Selasa. Sedangkan untuk pertemuan informal dengan semua ketua komisi dan Alat Kelengkapan DPR (AKD) akan digelar rutin sebulan sekali.
“Lunch meeting merupakan pertemuan informal lintas fraksi yang diadakan pimpinan DPR. Tujuan dilakukan pertemuan informal tersebut untuk membahas isu-isu krusial serta menyelesaikan permasalahan di lingkup kedewanan,” tutur Bamsoet.
Lebih lanjut Bamsoet mengatakan, ada alasan yang mendasarinya memperbanyak pertemuan informal. “Pengalaman selama ini, pertemuan-pertemuan informal ini lebih efektif untuk mengatasi permasalahan yang ada,” katanya.
Rapim DPR juga sepakat membuat terobosan untuk meningkatkan tingkat pengisian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) para wakil rakyat. Bamsoet menjelaskan, pimpinan DPR akan bekerja sama dengan bagian pencegahan KPK untuk membantu anggota DPR yang kesulitan melakukan pelaporan LHKPN.
“Kami akan sediakan tempat di DPR bagi pegawai KPK untuk membantu para anggota DPR yang akan melaporkan LKHPN. Kerja sama ini tentu akan mempermudah bagi anggota DPR melakukan pelaporan LHKPN, sehingga kita harapkan tidak ada lagi anggota DPR yang tidak melaporkan kekayaaannya ke KPK,” pungkasnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika